Headlines News :

Sukses Kembangkan UKM Di Kabupaten Minsel, Bupati CEP Raih Penghargaan Natamukti 2018


Komentar.co.id Minsel – Komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dibawah kepemimpinan Bupati DR. Christiany Eugenia Paruntu, SE dan Wakil Bupati Frangky D. Wongkar, SH dalam program pengembangan usaha kecil bagi masyarakat mendapat apresiasi Pemerintah pusat dengan memberikan penghargaan Natamukti yang  diserahkan  Menteri Koperasi dan UKM RI, A.A.G.N Puspayoga kepada  Bupati CEP di sela-sela  rangkaian acara Gebyar UKM Indonesia 2018  yang dipusatkan di Kota Tangerang  Selatan Kamis (15 /11-2018).

Penghargaan Natamukti menjadi bukti keberhasilan Pemerintah Kabupaten Minsel dalam hal dalam memasarkan, mendorong  peningkatan kualitas, serta membangun ekosistem UMKM di daerahnya.
Bupati CEP yang menerima penghargaan tersebut menyampaikan terimakasih atas diakuinya Kabupaten Minsel dalam menciptakan serta memajukan usaka kecil masyarakat.

“ Saya bersyukur dan berterimakasih atas penghargaan atas  apresiasi pemerintah pusat melalui kementerian Koperasi dan UKM. Keberhasilan ini merupakan kerja keras kita semua  terutama dukungan seluruh  masyarakat Minahasa Selatan, ”  ucap Bupati Tetty sapaan akrabnya sambil menambahkan salah satu kunci keberhasilan program UKM di Kabupaten Minsel dengan melakukan  peningkatan kapasitas melalui pelatihan mulai proses produksi hingga pemasaran.  (ren)

Bupati Tetty Hadiri Rakornas Dan Evaluasi PM3D

Komentar.co.id Minsel -  Bupati Minahasa Selatan DR.Christiany Eugenia Paruntu,SE (CEP) Rabu (14/11-2018) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2018 (RAKORNAS dan Evaluasi PM3D) di Hotel Sultan Jakarta.

Rapat tersebut dihadiri langsung wakil Presiden Jusuf Kalla serta
seluruh Bupati/Walikota dan Gubernur seluruh Indonesia.

Dalam momentum tersebut Bupati CEP menyampaikan dilema dan kekurangan, baik pelaksanaan, pelaporan dan hal-hal lain menyangkut penggunaan dana desa didaerah masing - masing untuk dicarikan solusi bersama dengan pemerintah pusat agar mempermudah juga mensingkronkan aturan - aturan yang ada dipusat dengan situasi yang terjadi di daerah.

" Rakornas ini menjadi hal penting terlebih dalam soaialisasi dan implementasi nantinya bagi aparat di desa khususnya pengelolah Dana Desa agar dilakukan dengan tepat sasaran untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Minahasa Selatan, " harap Bupati Tetty sapaan akrabnya. (ren)

Bart Senduk Jabat Ketua Fraksi FRNK, JWS : Proses PAW Yang Bersangkutan Tetap Bergulir

Komentar.co.id Manado- Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI) Sulut Jelly Wensy Siwi (JWS)  mengatakan,  dipercayakannya Bart Senduk sebagai ketua Fraksi adalah bentuk dari kompetensi kader PKPI terkait dengan kinerja sebagai Legislator di Gedung Cengkih.

"Ini adalah prestasi dan kepercayaan dari pimpinan Dewan dan rekan rekan Fraksi, dan bentuk dari berkompetennya kader kader PKPI," tegas JWS

Meski demikian menurutnya hal tersebut sangat tidak terkait dengan proses PAW yang sudah diusulkan oleh Partai.

"Berdasarkan petunjuk Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI  yang ditandatangani oleh Ketua Umum,  Proses PAW tetap yang bersangkutan tetap bergulir, Kalaupun ada penolakan itu hak dari yang bersangkutan menggunakan jalur hukum, toh sebagai warga negara yang baik memang harus menggunakan mekanisme tersebut," ujar JWS.

JWS  mengatakan adanya proses PAW dalam partai bukan persoalan suka atau tidak suka namun persoalan konsistensi dalam menjalankan AD/ART Partai.

 "Sejauh ini berdasarkan surat yang ditandatangani oleh ketua Partai alasan adanya PAW karena dinilai tidak sejalan dengan visi dan misi partai," terangnya.

Disisi lain menurut wartawan senior ini  situasi tersebut  tidak mengubah hubungan antar yang bersangkutan dengan Partai. "Ini hanya mekanisme organisasi, bukan persoalan tendensi," pungkas Cing sapaan akrabnya. (stem)

Wowiling : Pemberian Bantuan Pertanian Di Wilayah Bolmong Raya Sudah Maksimal

Komentar.co.id Manado – DPRD Sulut melalui anggota komisi I Hi. Hanafi Sako, SE, ME  menyoroti Dinas Pertanian dan Peternakan  (Distanak) Sulut yang dianggap kurang memperhatikan nasib petani di wilayah Bolmong Raya khusnya kabupaten Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Timur.
 
Menurut Sako perhatian pemerintah dalam hal bantuan alat-alat pertanian maupun bibit tanaman padi dan lain-lain  dikhawatirkan bisa mengancam hilangnya pekerjaan  dan mengancampendapatan ekonomipetani.
 
Tidak hanya itu, politisi Golkar ini menemukan kelangkaan pupuk bersubsidi di dua wilayah tersebut sehingga petani terpaksa harus membeli pupuk non subsidi yang harganya sangat memberatkan masyarakat.
 
“ Saya khawatir kelangkaan pupuk bersubsidi serta tidak adanya bantuan alat pertanian dapat  berdampak pada hasil produksi  dan pendapatan petani  bahkan bisa mengancam hilangnya pekerjaan  mereka akibat mahalnya harga pupuk. Saya berharap instansi terkait seperti Dinas Pertanian segera turun tangan dan lebih serius melakukan sosialisasi  bagi petani khususnya prosedur untuk mendapatkan bantuan alat pertanian maupun  pupuk bersubsidi serta  bibit tanaman, terutama padi yang menjadi andalan di daerah ini, “ harap Sako.
 
Terkait hal tersebut  Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut Ir Novly Wowiling MSi saat  dikonfirmasi di Gedung DPRD Sulut, Rabu (14/11-2018) mengatakan,  Pemerintah Propinsi (Pemprov) Sulut sangat concern pada peningkatan kesejahteraan petani. Dirinya menampik anggapan  tidak maksimalnya bantuan bagi petani di kedua wilayah tersebut.
 
“ Pemberian Bantuan Pertanian Di Wilayah Bolmong Raya Sudah Maksimal. Tidak benar sama sekali kalau dikatakan pemerintah Propinsi dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan tidak maksimal dalam memperhatikan kebutuhan petani di Kabupaten Bolmong dan Boltim, Informasi ini harus dilklarifikasi ke beberapa pihak. Karena saat ini tim kami justru sedang berada dilapangan.Harus diingat pula pemberian bantuan bibit jagung dan padi  harus disesuaikan dengan musim tanam. Saat ini sudah kami salurkan sebab sudah musim hujan. Kami khawatir penyaluran bantuan bibit  pada saat musim panas  bisa mubasir sehingga kadaluarsa. Begitu pun untuk alat bertanian telah diberikan secara bertahap kepada kelompok tani disana, ” terang Wowiling. (stem)

Felly Runtuwene Tersingkir Dari Keanggotaan Banggar, Angouw Sebut Pergantian Posisi Ketua Fraksi FRNK Telah Sesuai Mekanisme

Komentar.co.id Manado - Permasalahan di tubuh Fraksi Rertorasi Nurani Untuk Keadilan (FRNK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut kian memanas.  Felly Runtuwene ngotot mempertahankan posisinya sebagai ketua Fraksi FRNK  disampaikannya  dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 Rabu, (14/11-2018).

Perlawanan Felly Runtuwene  yang juga politisi Nasdem ini  justru berimbas dengan disingkirkannya  dari keanggotaan di Badan Anggaran (Banggar) digantikan Noldy lamalo (Hanura) melalui surat masuk yang dibacakan ketua DPRD Andrei Angouw. 

Interupsi dilakukan Felly Runtuwene saat ketua DPRD Andrei Angouw mempersilahkan  Fraksi FRNK membacakan pemandangan umum. 

Bart Senduk yang sedang berbicara langsung diinterupsi  Felly guna  mempertanyakan kedudukan pimpinan Fraksi  FRNK kepada pimpinan DPRD  .

Menurut Felly, dalam paripurna sebelumnya ketua  DPRD telah menyampaikan bahwa urusan fraksi dikembalikan lagi kepada fraksi. Tapi keesokan  harinya menurut Felly, di media seakan-akan surat yang masuk  dari hasil rapat yang menunjuk Bart Senduk sebagai pimpinan fraksi FRNK yang seharusnya masih dipertanyakan mekanismenya, SOP, penerimaan surat di DPRD Propinsi belum jelas, sudah perpindah  pimpinan fraksi ke tangan Bart Senduk. 

Felly menambahkan,dirinya bahkan tidakmendapat undangan  menyangkut kegiatan paripurna pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi hari ini. “Staf Fraksi bahkan tidak ada yang mengangkat telepon, apa yang terjadi di lembaga DPRD yang terhormat ini,” beber Felly.
Terpisah Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw saat menggelar konfrensi pers mengungkapkanmekanisme  pergantian posisi Ketua Fraksi FRNK ke  Bart Senduk  telah sesuai mekanisme, karena dihadiri lima anggota fraksi.

“ Rapat fraksi itu sah, dipimpin ketua fraksi waktu itu dan dihadiri semua anggota personil fraksi,  dan pengambilan keputusan ditandatangani tiga orang .  Itu yang kami bacakan pada paripurna sebelumnya, saya juga tidak mau mengumumkan hal yang tidak legitimate to? Sampe kita minta foto. Jadi waktu itu ada fotonya lima orang rapat. Nah setelah itu ada rapat lagi yang suratnya masuk ke saya.Dalam rapat tersebut tiga orang yang rapat, namun pak Noldy Lamalodan Pak Bart senduk menyatakan keberatan karena tidak diundang, dan saya melihat tiga orang yang hadir bukan pimpinan sesuai PP 12. Jadi hasil rapat yang dihadiri tiga orang tersebut tidak sesuai aturan.  “terang politisiPDIP ini. 

Sebelumya Felly mengungkapkan, PKPI yang merupakan partainya Bart Senduk sendiri telah memecat yang bersangkutan dan proses pergantian antar waktu (PAW) sementara bergulir.

“Mungkin pimpinan DPRD Sulut sendiri sudah menerima surat pertanggal 5 September 2018 dari PKPI, karena sudah dikirimkan ke ketua DPRD menyangkut PAW. Kemudian pertanggal 15 Oktober 2018, Ketua DPRD Sulut sendiri mengeluarkan surat untuk permintaan kelengkapan administrasi ke KPU dan kemudian dari KPU membalas suratnya pertanggal 26 Oktober 2018. Satu berkas yang diberikan bunyi suratnya adalah PAW dari PKPI kepada ketua DPRD. Kemudian saya dari Fraksi RNK yang didalamnya ada Hanura, PKPI dan Nasdem menerima surat yang ditandatangani oleh DPN PKPI judulnya perihal pemberitahuan PAW atas nama bersangkutan. Jadi saya rasa surat yang dibacakan adalah ilegal,” tegas Runtuwene beberapa waktu  lalu. (stem)

Pemprov Diminta Seriusi Pendidikan Sekolah Berkebutuhan Khusus, Ayub Ali: Kita Jangan Hanya Pandai Meneteskan Air Mata

Komentar.co.id Manado - Anggota DPRD Sulut Hi. Ayub Ali Albugis mengingatkan pemanfaatan APBD 2019 yang dikelolah SKPD agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan rakyat Sulawesi Utara.
Kepada wartawan di ruang kerjanya,  Selasa (13/11-2018) politisi PAN yang juga salah satu legislator yang dikenal sangat  peduli  bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini menyentil anggaran di Dinas Pendidikan Daerah terkait program fisik maupun non fisik  yang menurutnya mendapatkan anggaran yang fantastis berharap perencanaan anggaran di dinas tersebut dapat dikeloa dengan baik dan profesional  dengan mengedepankan prioritas tanpa pilih kasih.
Terkait peningkatan mutu bagi sekolah berkebutuhan khusus,  dirinya mendesak pemerintah melalui Dinas tersebut  untuk lebih serius memberi perhatian lebih bagi kualitas pendidikan yang ada.
“ Anggaran di Dinas Pendidikan sangat luar biasa angkanya fantastis, itu baru anggaran dari APBD belum  lagi anggaran dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus  (DAK) dan lain sebagainya. Apakah anggaran  untuk Sekolah Berkebutuhan khusus sudah sesuai dengan kebutuhannya. Sebab menurut informasi yang saya dapatkan, kebutuhan guru untuk sekolah-sekolah tersebut sangat minim termasuk masalah honor mereka yang hanya mendapatkan 500 ribu setiap bulannya. Bagaimana mungkin dunia pendidikan khususnya sekolah berkebutuhan khusus  bisa maju dengan keadaan seperti itu.” beber  Ayub.
Legislator Dapil Manado ini mendesak  Dinas Pendidikan mestinya  harus lebih konsentrasi,  cerdas dan proaktif untuk membangun pendidikan bagi lembaga tersebut .
“ Siapa lagi kalau bukan pemerintah Propinsi yang memperhatikan pendidikan mereka. Karena ini sudah pernah dipertunjukan  anak- anak berkebutuhan khusus dihadapan kita di sidang paripurna  HUT Propinsi. Pak Gubernur dan tokoh-tokoh yang hadir menyaksikan langsung. Sangat memalukan dan memiriskan hati apabila ada orang yang mengatakan kasihan tapi tidak mampu mengekspresikan  secara finansial. Tapi ini adalah tanggung jawab pemerintah melalui dinas Pendidikan bukan orang per orang. Jangan sampai Dinas ini hanya menutup mata dan telinga sementara teriakan-teriakan di bawah  akan kebutuhan yang harusnya diantisipasi namun tidak dilakukan, malah diplot ke program  copy paste yang itu-itu saja. Kita jangan hanya pandai meneteskan air mata tapi tidak pandai menindak lanjuti, “ pungkas Ayub mengingatkan. (stem)



Sanksi Bagi Legislator Malas Masuk Dalam Pembahasan Tatib Anggota Dewan

Boy Tumiwa
Komentar.co.id Manado - Ketua Pokja penyusun Tata Tertib Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (SULUT) Boy Tumiwa, BSc menegaskan dalam pembahasan penyusunan tatib anggota dewan pada prinsipnya tidak bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya.
 
Hal ini dikatakan Tumiwa saat diwawancarai oleh wartawan, Selasa (13/11) sore, di ruang kerjanya.
Politisi Partai PDI Perjuangan ini mengatakan  dalam pembahasan penyusunan tatib ada beberapa point penting dan strategis yang berkembang seperti ditambahkanya tata cara berpakaian saat rapat paripurna serta rapat penting lainnya, dan point tentang punisment anggota dewan yang tidak hadir selama tiga kali berturut-turt pada saat rapat paripurna.
 
 “Nah ada beberapa hal yang disorot antara lain, perihal yang mengatur tentang baju daerah yang dahulunya tidak diatur dalam tatib dan sekarang ditambahkan. Selain itu, soal pakain dalam melaksanakan tugas sehari-hari pakaian anggota dewan harus bebas rapi, kecuali rapat-rapat yang diatur, sepeti rapat resmi contoh rapat pengambilan keputusan, rapat paripurna pelantikan, kemudian rapat paripurna pengumunan dalam hal ini paripurna HUT provinsi. Ada juga pakaian ada yang digunakan dalam  kegiatan tertentu, Itu yang kita tambahkan. Kemudian ada beberapa hal teknis lain yang kita tambahkan seperti, yang berkembang dalam rapat termasuk ada keinginan dari rekan sesama DPRD dalam rangka memotivasi teman DPRD juga maka dibuat pasal , beberapa kali tidak hadir dalam rapat bisa dikenakan sanksi adminsitratif. Jadi tidak bisa diusulkan untuk tidak mendapatkan gaji satu bulan,” jelas Tumiwa.
 
Tumiwa yang juga merupakan ketua Bapemperda DPRD Sulut ini mengatakan, meskipun begitu hal ini akan dikaji kembali di kementerian dalam negeri terlebih dahulu sebelum disahkan.
“Itu akan dikaji lebih lanjut, kalau memang itu bertentangan dengan aturan tentunya tidak boleh dimuat, kalau memang tidak bertentangan karena ini muatan lokal bisa saja diakomodir. Saya harap dengan adanya tatib yang baru kedepan akan lebih baik dan termotivasi untuk kehadiran meskipun belakangn ini kehadiran ini sudah agak bagus dibandingkan dengan yang lalu. Semua usulan ini akan ditampung dan disampaikan kepada Kemendagri RI.
 
Dan berkas hasil rapat akan dikirim kembali ke Kemendagri RI setelah balik dari Kemendagri RI akan ditindaklanjuti dengan rapat paripurna DPRD,” tandas Legislator Dapil Minsel – Mitra  ini. (stem/*)
 
Support : komentar.co.id | Jmanado IT | HH
Copyright © 2015. Komentar Manado - All Rights Reserved
By Creating Website Manado IT Admin
Proudly powered by Server Google