Headlines News :

DPRD Minsel Gelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat Kedua Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017


Komentar.co.id Minsel - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Rabu,  (18/7-2018) menggelar Rapat Paripurna,  Rabu (18/7/2018).dalam rangka pembicaraan tingkat kedua terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017 yang berlangsung di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Minsel.

Ketua DPRD Minsel, Jenny J Tumbuan, SE dalam sambutan  mengatakan untuk menjadikan Kabupaten Minsel maju dan  terdepan diperlukan sinergitas antara pemerintah dan DPRD Kabupaten Minsel.


“Setelah melalui pembahasan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku maka saat ini akan dilaksanakan rapat paripurna terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017,” kata Tumbuan.

 Bupati DR. Christiany Eugenia Paruntu  memberi apresiasi kepada pihak legislatif yang sudah sangat konstrultif dalam membangun pengawasan anggaran secara efektif

“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 diharapkan dapat lebih transparan dan akuntabel. Diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minsel,” ujar Bupati.

Ditambahkannya untuk menunjang pengelolaan keuangan di Kabupaten Minsel, maka program kedepan pemerintah daerah telah menyusun sejumlah “action plan”.

“Saya berharap sinergitas dan komitmen yang telah kita bangun bersama saat ini dapat terus kita pelihara. Agar pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal,” tukas Bupati Tetty Paruntu.

Rapat Paripurna ini juga dihadiri Wakil Bupati Frangky D Wongkar, SH, Wakil Ketua DPRD Minsel masing - masing    Franky Jirro Lelengboto dan Rommy Pondaag serta sejumlah anggota DPRD Minsel.

Turut hadir pula Sekdakab Minsel Drs Danny Rindengan, Wakapolres Minsel AKP Prevly Tampanguma, dan Perwira Penghubung Kapten (Inf) Jemmy Lotulung. Para Asisten, sejumlah pimpinan SKPD Minsel, para Kepala Bagian (Kabag) dan pimpinan Kecamatan di Minsel. (ren)

Diusung Golkar Pertahankan Kursi Di DPRD Sulut, Hanafi Sako Siap Berjuang Mengawal Kepentingan Rakyat


Komentar.co.id - DPD I Partai Golkar Sulut  telah mengajukan sejumlah nama Caleg  ke KPU untuk kursi DPRD Sulut yang dianggap mampu serta  memiliki kapasitas bahkan memiliki latar belakang professional  dan   peran penting ditengah  masyarakat serta  mampu  memperjuangkan aspirasi rakyat di Daerah Pemilihan (Dapil) masing – masing untuk bertarung pada pemilihan legislatif 2019 mendatang .

Khusus Dapil 4 Bolmong Raya, nama Hanafi Sako, SE, ME yang memliki latar belakan professional menjadi salah satu calon yang diajukan Partai Golkar untuk merebut  kursi DPRD Sulut.

“ Saya secara pribadi dan keluarga menyampaikan banyak terima kasih kepada Ketua DPD I partai Golkar Sulut DR Christiany Eugenia Paruntu yang telah mempercayakan saya untuk dicalonkan kembali di Dapil 4 Bolmong Raya. Tentu ini merupakan apresiasi dari DPD I dan jajaran pengurusnya. Dengan kepercayaan ini, tentu saya akan berbuat yang terbaik di Dapil saya sehingga upaya-upaya yang akan dilakukan terkait sosialisasi tentang program-program Partai Golkar bahkan program Pemerintah Sulut yang  akan kami sampaikan kembali kepada masyarakat serta meyakinkan konstituen bahwa setiap aspirasi rakyat, Partai Golkar akan mengawal  agar  dapat direalisasikan pemerintah. “ ujar personil  komisi I DPRD Sulut ini.

Ditambahkanya dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya, merupakan tanggung jawab moral sebagai anggota Dewan untuk terus melanjutkan perjuangan membela kepentingan masyarakat yang merupakan tugas utama DPRD sebagai representasi rakyat di parlemen.

Menurutnya, Partai Golkar dengan minimal kursi yang ada saat ini di DPRD Sulut  terlebih dengan pernyataan ketua DPD I untuk  bisa menambah I Kursi di seluruh Dapil yang ada di Sulawesi Utara mendorong dirinya lebih termotivasi untuk bekerja keras dan mengambil simpati rakyat Sulut terlebih di Dapil 4.

“ Ini menjadi tanggung jawab sebagai anggota Dewan terutama saya pribadi  yang dipercayakan kembali di Dapil  4. Dalam implementasi tentu upaya –upaya ini bukan sekedar memperjuangkan pembangunan secara fisik namun terus dilakukan edukasi maupun sosialisasi kepada masyarakat, karenai ini penting bagaimana keberadaan Sulawesi Utara, potensinya, harapan-harapan Bangsa dan Negara Indonesia terutama bagi generasi penerus baik di tingkat SD, SMP,dan SMA bahkan Mahasiswa.” terangnya .

Diketahui DPD I Partai Golkar Sulut telah menyerahkan nama-nama caleg untuk bertarung memperebutkan kursi  di DPRD Sulut.

Ketua DPD I Partai Golkar Sulut yang juga Bupati Minahasa Selatan DR. Christiany Eugenia Paruntu mengaku optimis  partai berlambang pohon Beringin ini optimistis akan meraih kursi lebih banyak dibanding Pileg 2014 lalu.

"Tentunya target kami di Pileg 2019  baik DPRD Sulut dan DPR-RI dapat melebihi perolehan kursi lalu, “ ucap CEP sapaan akrabnya. 

Berikut nama-nama Caleg yang diusung Partai Golkar Sulut untuk DPRD Sulut khusus Dapil Sulut IV Bolmong Raya : 

1. Razky Mokodompit, SH
2. Hi. Hanafi Sako, SE,ME
3. Delyria Siagian S Mn
4. Sultan Zulkarnaen
5. Hi.Salihi Mokodongan
6. Hj Suriati Tjandren
7. Gabriel Marjulando Tangkere
8. Ridwan Naukoko
9. Nenny S.Kandou
10.Gustamil Katili. (stem)


Suka Duka Memimpin Badan Penghubung Daerah, Roy Saroinsong : Terkadang Saya Merasa Kurang Percaya Diri


Komentar.co.id Manado - Dipercayakan mengepalai  instansi  yang sering berinteraksi dengan para pejabat  tinggi di tingkat Kementerian maupun lembaga  serta  pejabat daerah lainnya setingkat eselon 1 dan 2 membuat Kepala Badan Penghubung Daerah Propinsi Sulut di Jakarta Roy Saroinsong yang notabene hanya  menduduki jabatan setingkat eselon 3 mengaku terkadang mengalami  perasaan kikuk  ketika ditugaskan mewakili pimpinan daerah dalam berbagai kegiatan yang melibatkan pejabat tinggi ditingkat pusat maupun daerah.

Saat bersua dengan sejumlah wartawan dikantor DPRD Sulu baru-baru ini, mantan Kabag Humas Pemprov Sulut banyak menceritakan berbagai hal yang menjadi bahan evaluasi termasuk pengalaman pribadinya  memimpin lembaga perwakilan Sulut yang ada di Ibukota Negara.

Sejak mengalam degradasi dalam hal struktur,  pejabat yang mengepalai kantor tersebut  saat ini dikepalai  pejabat level eselon 3. Sementara ruang lingkup oprasional tugas dan beban kerja  cukup berat dalam performance sebagai  show window-nya Sulut di pusat .

“Menjalankan tugas di Jakarta mewakili Pimpinan daerah dalam berbagai kegiatan termasuk duduk bersanding dengan pejabat eselon 1  dilintas Kementerian maupun lembaga  serta instansi yang ada di lingkup Pemprov DKI Jakarta seringkali ada perasaan kurang percaya diri. karena apa artinya seorang eselon 3 ketika duduk bersanding dengan para pejabat tinggi.’ ucap Saroinsong tersenyum.

Meski demikian dirinya mengungkapkan, walau masih merupakan  wacana melalui  berbagai pembahasan di tingkat pimpinan dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri serta beberapa stakeholder, dia berharap tahun 2019 Badan Penghubung Daerah dapat dikembalikan posisinya menjadi struktur yang dikepalai pejabat setingkat eselon 2.

“Mudah-mudahan meski masih dalam konteks wacana dalam pembahasan-pembahasan ditingkat pimpinan dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, bisa mengembalikan posisi Badan Penghubung menjadi struktur dengan jabatan pimpinan eselon 2. Agar kesetaraan dalam kami menjalankan tugas di Jakarta tidak terjad over lapping atau merasa kurang percaya diri,” pungkas pria kelahiran Desa Pontak Minsel ini. (stembri)

Bupati CEP Tugaskan Hendri Palit Duduki Jabatan PLT Kepala Satpol PP Minsel


Komentar.co.id Amurang - Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol (Humpro) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Henri Palit SH mendapat kepercayaan Bupati DR Christiany Eugenia Paruntu (CEP) menduduki jabatan sebagai Pelaksana Tugas(Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  guna mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan pejabat lama yang tersandung masalah hukum.

Diangkatnya, Henri Palit sebagai Kepala Satpol PP Minsel berdasarkan Surat Perintah dari Bupati Minsel Dr Christiany Eugenia Paruntu SE bernomor 800/576/BKD/VII-2018, tertanggal 17 Juli 2018.

“Diangkatnya Henri Palit sebagai Kepala Satpol PP Minsel sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan untuk hal-hal prinsip dikoordinasi dengan Bupati Minsel,” kata Ferdinand Tiwa, Kepala BKD Minsel, membacakan surat perintah Bupati.

Plt Kepala Satpol PP Minsel, Henri Palit mengaku siap mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan Bupati Tetty Paruntu (sapaan akrab Bupati Minsel).

“ Apapun tugas yang diberikan kepada saya, merupakan  amanah dan kepercayaan dari pimpinan  yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab , “ ucap Palit yang dikenal akrab dengan Wartawan. (ren)


Masalah Lahan Sawit Di Bolmong Temui Titik Terang, Pdt. Meiva Ajak perwakilan Warga Doa Bersama


Komentar.co.id Manado - Perjuangan  warga perwakilan  tiga  kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow  yang  mengadukan nasib mereka  kepada wakil rakyat di DPRD Sulut  terkait lahan persawahan  yang dikelola  selama puluhan tahun  sebagai tempat menggantungkan hidup, saat ini kondisinya telah  beralih fungsi menjadi lahan kelapa sawit yang dikelola PT. Karunia Kasih Indah (KKI).

Upaya warga yang tak kenal lelah berjuang akan nasibnya akhirnya mulai  menemui titik terang setelah beberapa anggota DPRD menemui mereka termasuk termasuk  Pdt. Meiva Lintang, Sth memberi penguatan bahkan mendoakan warga agar diberi hikmat dan kemampuan dalam upaya memperjuangkan nasibnya kepada Pemerintah Daerah.

Lintang mengungkapkan, permasalahan yang dialami warga Bolmong  tersebut telah direspon Pemerintah daerah, bahkan menurut personil komisi 4 ini, Gubernur Olly Dondokambey  sangat memahami  permasalahan  tersebut  bahkan siap  menemui perwakilan masyarakat untuk  duduk bersama mencari solusi terbaik.

“Bapak Gubernur telah menyampaikan kepada kami bahwa warga yang melakukan demo disini (DPRD) agar dapat menenangkan diri dan kembali ketempatmasing-masing dan minggu depan beliau bersedia menerima lima perwakilan dari warga. Beliau juga menitipkkan pesan agar warga jangan takut karena sudah ada dua lokasi HGU yang telah berhasil diupayakan oleh pak Gubernur termasuk  yang Ilo-ilo  dan di Mitra. Itu akan menjadi jaminan bagi saudara-saudara yang datang dari Bolaang Mongondow ,”jelas Pdt.Meiva yang disambut haru warga.

Diketahui perwakilan warga dari 15 Desa yang ada di Bolaang menginap di Kantor DPRD Sulawesi Utara menuntut supaya penanaman kelapa sawit yang dikembangkan di wilayah itu dihentikan. Warga tersebut  datang  dari wilayah Pantura Bolang Mongondow di tiga kecamatan yakni  Kecamatan Poigar, Lolak, dan Sangtombolang. (stem)



Diapresiasi Pemerintah Pusat, Distanak Sulut Sukses Kembangkan Produksi Jagung Diatas 1 Juta Ton


Komentar.co.id Manado - Perintah Propinsi  melalui Dinas Pertanian dan Peternakan  (Distanak) Sulut  bertekat terus menggenjot program prioritas bidang produksi pangan yang menjadi primadona di daerah ini.

Selain Padi dan Kedelai, tanaman Jagung mendapat perhatian dalam mengembangkan produksi dikalangan petani  melalui program1 juta ton.

“Program kami di tahun 2017 telah berhasil mencapai  sebuah langkah keberhasilan yakni produksi jagung sebanyak satu juta ton lebih .  Dengan hasil tersebut, telah mampu mengatasi ketersediaan pakan ternak khususnya di Sulawesi Utara dan mendapatkan aresiasi pemerintah pusat.” ungkap Kepala Dinas Petanian dan Peternakan Sulut Ir. Novly Wowiling  Senin, (16/7-2018) usai melaksanakan pembahasan bersama Komisi II DPRD Sulut.

Sementara untuk  program tahun 2018, hal yang sama terus dilakukan dengan meningkatkan kapasitas produksi diatas satu juta ton.

Meski demikian Wowiling mengakui   ada beberapa hal teknis di lapangan yang menjadi kendala dalam pengembangan program tersebut  diantaranya  faktor cuaca yang  membuat produksi jagung tidak maksimal.

“ Kami selalu bekerjasama dengan BMKG. Untuk tahun 2018 mereka merekomendasikan  bahwa bulan Juli – Agustus merupakan musim kemarau. Namun kami telah mengantisipasinya  dengan melaksanakan penyuluhan serta mengingatkan petani bila mana pada bulan tersebut akan dilakukan penamaan, harus memperhatikan aspek-aspek inti termasuk ketersediaan air. Namun kita bersyukur tanda-tanda itu tidak nampak, dan semoga tidak terjadi. Intinya kami terus melakukan pendampingan kepada petani termasuk melakukan monitoring  ketersediaan pupuk. “ pungkas Wowiling. (stem)


DPRD Sulut Pertanyakan Silpa Inspektorat Capai Rp. 2,7 Milyar


Komentar.co.id Manado – Laporan pertanggung  jawaban penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 yang disampaikan Kepala Inspektorat Sulut Praseno Hadi menjadi catatan DPRD Sulut.

Hal tersebut terungkap dalam pembahasan  komisi I bersama  sejumlah SKPD mitra kerja  Jumat (13/7-2018) di DPRD Sulut.

Anggota Komisi I Hanafi Sako, SE, ME (F.Golkar)  mempertanyakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)  Inspektorat  Sulut yang dianggap tidak maksimal serta  cukup material karena tidak terserap secara maksimal di tahun anggaran 2017 yang menurutnya  sangat signifikan sebesar  Rp.2,7 milyar.

“ Ini berbeda dengan perusahan profit  yang melakukan efisiensi, namun untuk anggaran APBD sangat disayangkan karena perencanaan sudah baik namun justru tidak terealisasi . Ini menjadi catatan buat Inspektorat dalam mengelola keuangan  terlebih bagian perencanaan yang ada di SKPD tersebut. Bagian perencanaan selalu mengingatkan pimpinan karena kita tahu satu badan itu dianggap baik apabila perencanaan, pelaksanaannya, monitoring dan pengawasa perlu didisain secara baik sehingga apa yang menjadi perencanaan itu bisa terealisasi sepenuhnyas, “ ucap Legislator Dapil Bolmong  Raya ini mengingatkan.

Hal senada disampaikan personil Komisi I lainnya Netty Agnes Pantow (NAP) yang mengaku bingung dengan besaran sisa anggaran tersebut.

 “ Kami selalu menyampaikan kepada SKPD jangan sampai ada Silpa yang besar meski dengan alasan penghematan. Bagamana instansi ini  (Inspektorat) mengarahkan SKPD tapi justru dengan Silpa sebanyak itu. Kamipun bingung mendengar seperti itu, kami di DPRD selalu mewantai-wanti SKPD supaya bena-benar dalam melakukan perencanaan sehingga tidak menimbulkan Silpa yang besar. Sebab hasil evaluasi  keseluruhan SKPD yang menjadi mitra kerja Komisi I, Inspektorat paling besar jumlah Silpa-nya.” pungkas NAP sapaan akrabnya. (stem)


 
Support : komentar.co.id | Jmanado IT | HH
Copyright © 2015. Komentar Manado - All Rights Reserved
By Creating Website Manado IT Admin
Proudly powered by Server Google