MANADO KOMENTAR - Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok SH, menyebutkan Singkronisasi antara Kota/Kabupaten dan Sulut sangat dibutuhkan dalam mengodok sebuah produk peraturan daerah masing-masing dengan provinsi." Apa yang menjadi kinerja dikabupaten dan kota itu juga bisa terlaksana di DPRD kabupaten/kota, jadi produk hukum masing-masing tingkatan itu punya limitasi yang berbeda." Ungkap Lombok kepada komentar.co.id disela-sela rapat partai diruang fraksi Demokrat, selasa 19/4.
Dia menambahkan kalau produk hukum yang berbeda bisa bertemu secara singkron, ada komunikasi dengan provinsi maka kebutuhan-kebutuhan regulasi yang dibutuhkan masyarakat itu akan terjawab.
"Salah satu dorongan dan harapan kita punya bagian-bagian usulan DPRD dan bagian usulan pemerintah termaksimalkan fungsinya ketika kita ada komunikasi, seperti tadi dalam pembahasan bersama Bapemperda sulut dan daerah, dimana kita perlu ada perda tata ruang dan juga sulutkan sudah ada perda sonasi supaya tersingkron maka hal tersebut tinggal kita komunikasi dan sosialisasikan." tutur Lombok Sekertaris partai Demokrat Sulut.
Dia juga menuturkan bahwa seluruh produk-produk politik yang dihasilkan baik didaerah kabupaten maupun sulut bisa dirasakan faedahnya oleh masyarakat, meski demikian jika itu berjalan sendiri-sendiri maka hal itu tidak akan tersingkron.
" Hal itu semata-mata bukan itu kepentingan pribadi, golongan atau partai namun semua itu untuk kepentingan masyarakat." bebernya.
*Jovan*
.jpeg)
