MANADO KOMENTAR- Disela-sela pembahasan RPJMD, senin 9/8.2021 diruang sidang paripurna DPRD Sulut, Cindy Wurangian, MBA Anggota DPRD Sulut dari partai Golongan Karya mempertanyakan keberadaan, 2 kawasan ekonomi khusus(KEK) Bitung dan KEK Likupang yang adalah pintu gerbang sulut dikawasan asia pasifik.
Selain itu menurut dia dalam penjabaran-penyebarannya telah ada implementasi yang nyata terhadap KEK bitung salah satunya Adalah MSH yang juga BUMD pemerintah daerah, pelabuhan bitung dan KEK Pariwisata Likupang.
"Dua kawasan ekonomi khusus, bitung dan minut serta pelabuhan bitung harus diperjelas keberadaannya, agar pembangunan yang dibiayai APBN ini sudah dikenal luas secara nasional bahkan international, Kata Cindy lewat virtual.
Dikatakan Cindy KEK dan pelabuhan bitung merupakan urat nadi perekonomian yang dimiliki sulawesi utara." Apakah ini sudah dapat dikatakan international hardport atau belum, karena dalam narasi dokumen yang saya lihat, sepertinya belum ada kejelasan terkait dua kawasan ini." tegasnya.
Sementara itu, dari pemerintah provinsi melalui SKPD terkait, dikatakannya semua Dalam RPJMD ini sudah diatur dalam pendanaan APBD Provinsi,selain itu arah pengembangan wilayah KEK dan pelabuhan bitung didalam penjelasan bab tujuh disebutkan pendanaannya sementara bab yang lain tak disebutkan, oleh sebab itu kenapa 2 kawasan dan pelabuhan bitung sepertinya tak mendapat pendanaannya.
" 2 kawasan ini dan pelabuhan bitung dibiayai atau dilakukan pendanaannya dari pihak swasta dan ada juga dana penunjang untuk infrastruktur yang berasal dari APBD." Ungkap Kepala Bappeda Sulut saat memberi penjelasan dalam rapat.
Selain itu politisi PDI.P Vonny Paat mengatakan 2 kawasan yakni KEK Bitung Dan likupang serta pelabuhan bitung tingga diatur dalam arah pengembangan wilayah, karena itu menyangkut pembiayaan." Karena kurang dana, sehingga didanai pihak swasta." Jelasnya usai rapat pansus.
(jovan)
.jpeg)
