MANADO KOMENTAR-Barisan Masyarakat Adat Sulawesi Utara (BARMAS-Sulut), bekerja sama dengan kelompok study rumah nusantara, bertempat di Casa de Wanea Manado, Kamis (26/11/2020).
Diskusi Kebangsaan itu membahas tentang radikalisme yang mengancam keutuhan NKRI, serta Studi Kasus terkait fenomena penolakan dakwah, mengenai Revolusi akhlak oleh Habib Riziek Shihab di sejumlah daerah.
Webinar yang menghadirkan pembicara Prof Drs Ishak Pulukadang selaku Ketua Kajian Pancasila Ikatan Alumni Unsrat Manado dan Taufik Tumbelaka, salahsatu Pengamat Pemerintahan dan Politik Sulut itu , dipandu moderator Risat Sanger.
Taufik Tumbelaka dalam pemaparannya, menjelaskan, bahwa yang bisa menangkal paham radikal atau radikalisme adalah, komitmen yang kuat menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana diperjuangkan para pendiri negara.
Apalagi kata Tumbelaka, peran para tokoh agama di tengah masyarakat turut memperkuat kehidupan bersama, bersatu dalam masyarakat yang heterogen.
Hal itu katanya lagi, telah terekam dalam jejak kehidupan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda latar belakang budaya, etnis, dan agama.
“Untuk itu, radikalisme atau apapun namanya yang bertujuan untuk merusak kehidupan harmonis masyarakat Indonesia, harus kita tolak. Pemerintah dan aparat keamanan juga haruslah bertindak tegas,” tandas Tumbelaka.
Sementara itu Ketua Umum Barisan Masyarakat Adat (BARMAS) Sulut Tonaas Wangko Dicky Maengkom, (DM) berkenan menanggapi kondisi Nasional yang sedang terjadi.
Menurutnya, Barmas memiliki komitmen untuk menjaga keutuham bangsa dan negara serta pancasila dan undang- undang dasar 1945, serta menyatakan bahwa NKRI adalah harga mati bagi Barmas.
"Sebagai pimpinan adat BARMAS, komitmen saya adalah, menjaga keutuhan Bangsa, dan Negara, serta Pancasila UUD 1945, Bihneka Tunggal Ika serta NKRI. Dan apabila diperlukan oleh Negara, kami siap dengan pasukan adat yang terlati untuk menghadapi Radikalisme demi NKRI tercinta,"tegas Tonaas Wangko Dicky Maengkom.
Sementara, Ishak Pulukadang menegaskan, radikalisme merupakan ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Apalagi, ada yang menyebut membangun NKRI Bersyariah. Itu justru konotasinya pada negara agama. Beda negara beragama berdasarkan Pancasila dengan negara agama,” tegas Pulukadang.
Lalu dia beralasan, negara agama justru merujuk pada satu agama saja. Akan tetapi, negara beragama, itulah negara yang terdiri dari beragam agama, yang dilindungi oleh negara.
“Saling menghargai antara pemeluk agama yang satu dengan yang lain, mayoritas melindungi minoritas,” ujar Pulukadang, sambil meminta agar pemerintah terus melakukan pendidikan dan pembinaan terkait Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI ke Lembaga Pendidikan tetapi juga lembaga kemasyarakatan.
Diakhir diskusi, Taufik Tumbelaka menegaskan bahwa persoalan bangsa ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa dan daerah.(Jose)
.jpeg)
