MANADO KOMENTAR- Rapat paripurna DPRD provinsi Sulut, terkait pengesahan Laporan Keterangan pertanggung jawaban(LKPJ) Gubernur Sulawesi utara tahun 2019 juga bersamaan dengan di terima penyerahan Laporan hasil pemeriksaan(LHP)BPK, di gelar di ruang Sidang Paripurna DPRD Sulut, senin (11/5.2020). Rapat tersebut, di pimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw yang ikut mendampingi pimpinan DPRD, serta Sekwan, Gladis Kawatu akhirnya, LKPJ Gubernur di sahkan bersama, Wakil Gubernur Steven Kandou.
Lanjut, Dalam Sambutannya, Gubernur Sulut Olly Dondokambey,SE.yang di sampaikan lewat virtual, Gubernur mengingatkan," situasi paripurna tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, saat ini kita berada dalam situasi wabah pandemi Covid 19, sekalipun begitu pelaksanaan paripurna berjalan sesuai protokol Covid 19. Gubernur Olly, juga mengingatkan pentingnya untuk bersama membangun daerah Sulawesi utara, dengan suasana Covid 19 harus lebih di tingkatkan, bekerja berdasarkan tupoksi dan penggunaan anggaran lebih berhati-hati dan di gunakan se efisien mungkin, hal- hal yang urgensi seperti pekerjaan ysng pemanfaatan untuk kepentingan umum/ masyarakat, yang di prioritaskan," tegasnya.
Usai, pengesahan LKPJ, di lanjutkan dengan penyerahan Laporan hasil pemeriksaan(LHP), dari BPK, terhadap penilaian pemeriksaan keuangan pemprof sulut, dari penilaian tersebut, pemerintah provinsi menerima opini wajar tanpa pengecualian(WTP), dari BPK, hal ini sudah ke 6 kali pemprof menerima penghargaan dari, BPK.RI, melalui kepala regional sulut, Prof.DR. Harry
Ashar Asis, PHD. menjelaskan," penghargaan WTP ini harus terus di pertahankan di masa mendatang," jelasnya.
Hadir dalam Rapat paripurna Ketua dan Pimpinan DPRD, Sekwan dan jajarannya, Wakil Gubernur Sulut, Sekprof Edwin Silangen, bersama sejumlah SKPD DI.lingkungan Pemprof Sulut, Kepala Regional Sulut Prof, DR. Harry Ashar Asis,PHD, Kapolda Sulut, Pangdam 13 Merdeka, Komisaris dan Direksi Bank Sulut, dan Sejumlah yang terkait.
((John Vandersloot).
.jpeg)
