 |
| Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara Dalam Mendengar Pidato Kenegaraan Presiden RI |
SULUT KOMENTAR. Program besar Presiden Ir. Joko Widodo, di Periode Kedua kepemimpinannya ( 2019-2024) yang dikemas dalam Visi "SDM Unggul Indonesia Maju" berbanding lurus dengan politik anggaran bidang pendidikan Tahun 2020 mendatang, merupakan awal tahun pertama kepemimpina JOKOWI-MA'Ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam pidato penyampaian Nota Keuangan Tahun 2020 dihadapan Rapat Paripurna DPR,DPD,MPR Republik Indonesia (16/8-2019) di gedung DPR RI.
Dan ditingakt Daerah Propinsi Sulut juga digelar Rapat Paripurna DPRD Propinsi Sulut yang dipimpin Andre Angow, selaku Ketua DPRD dalam ranga mendengar pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur, Fokompinda dan seluruh Anggota DPRD Propinsi Sulut.
Presiden, memastikan alokasi Anggaran Pendidikan tetap mengacu pada UU sebesar 20 % dari Total ABPN Tahun 2020 mendatang.
Penyampaian Nota Keuangan Tahun 2020, Jokowi tegaskan bahwa fokus utama APBN 2020 mendatang, salah satunya penguatan SDM Unggul untuk Indonesia Maju.
Maka pemerintah menganggarkan sebesar Rp. 505,8 Triliun untuk sektor pendidikan Tahun 2020 mendatang, atau terjadi kenaikan 29,6 % dibanding Tahun 2019 sebesar Rp. 390,3 Triliun.
Anggaran pendidikan sebesar ini termasuk didalamnya pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 54 Juta siswa dalam menuntaskan program Wajib Belajar 12 Tahun.
Tujuannya agar tidak ada lagi anak Indonesia tertinggal dalam memperoleh pengetahuan dasar mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA. Utamanya program literasi pelajaran Matematika dan Sains untuk mempersiapkan mereka kejenjang pendidikan tinggi.
Penerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP) ada 20,1 Juta siswa. Dan ada 818 Ribu mahasiswa penerima bantuan pendidikan tinggi berupa beasiswa.
Masalah kwalitas SDM sangat tergantung pada kwalitas Guru, maka pemerintah terus meningkatkan kapasitas Guru melalui penerapan IT, dan berbagai program lainnya.
Pendidikan vokasi juga menjadi perhatian Jokowi, dengan mengeluarkan Kartu Pra Kerja (KPK). Pemegang KPK dapat mengikuti berbagai pelatihan seperti; Akuntansi, Desain grafis, Bahasa Asing hingga menjadi Operator Alat Barat dan diharapkan siap terjun bekerja sesuai permintaan industri.(jansen)
.jpeg)
