MANADO KOMENTAR-Puluhan pedagang kaki lima (PKL) Pusat kota pasar 45, Rabu (17/07/2019) melakukan aksi damai di kantor DPRD Manado, menyusul adanya penertiban yang dilakukan pihak Sat-Pol-PP.
Puluhan pedagang itu, diterima oleh Komisi II DPRD Manado diantaranya, Benny Parasan dan Lilly Walandha, secara umum para PKL meminta bantuan DPRD terkait langhkah yang dilakukan Sat-Pol-PP yang menertibkan mereka.
Aduan kemudian memunculkan beragam cerita dalam ruang paripurna Kantor DPRD Manado sore itu. Ada yang mengatakan pihak POL-PP tidak menyampaikan pemberitahuan sebelum ditertibkan. Kendati begitu ada juga PKL yang menceritakan terkait pertemuan dengan Kasat Pol-PP satu Minggu sebelum ditertibkan.
Merasa disudutkan, Kepala Sat Pol-PP Hetty Tetty Taramen angkat bicara. Menurutnya, sebelum dilakukan penertiban, pihak Pol-PP sudah menyampaikan teguran pada Selasa (16/07/2019), agar PKL tidak berjualan ditempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah. Namun kata Hetty, hal itu tidak diindahkan, sehingga pihaknya bersama Anggota Sat Pol-PP melakukan penertiban kepada para PKL yang tidak mengikuti aturan.
“Sebelum saya dan anggota melakukan penertiban. Kami sudah melakukan teguran terlebih dahulu. Bahkan katika saya tegur, ada beberapa PKL yang setuju jika mereka diberikan kesempatan beberapa hari untuk berjualan sekaligus membenahi jualan mereka. Kok sekarang ada yang bilang POL-PP tidak menyampaikan pemberitahuan?. Mohon maaf saya hanya menjalankan amanat Perda,”tegas Hetty dihadapan puluhan PKL dan pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Manado.Dari pantauan komentar, aksi damai yang dilakukan pihak PKL di kantor DPRD Manado itu belum mendapat titik temu dan akan dilanjutkan oleh Komisi II dengan mengundang perwakilan PKL dan Pemkot dengan waktu yang belum ditentukan, karena DPRD secara kelembagaan sedang sibuk membahas beberapa Ranperda dan akan memasuki pembahasan APBD-Perubahan tahun 2019.(jose)
.jpeg)
