 |
| Felly Runtuwene |
Komentar.co.id Manado- Komentar.co.id Manado- Predikat Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BadanPemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk
tahun anggaran 2017 Kepada Pemerintah Propinsi (Pemprov) Sulut mendapat
tanggapan legislator Sulut Felly Runtuwene terutama beberapa catatan yang
menjadi perhatian Pemerintahan OD-SK dimana tingkat pengangguran di Sulut meningkat tajam yakni 7,18 persen atau diatas rata-rata
nasional yakni 5,50 persen.
Menurut Politisi Nasdem ini, berbagai perkembanganyang
dicapai Pemprov Sulut dengan adanya peningkatan ekonomi, jumlah penurunan angka kemiskinan serta IPM (Indeks Pembangunan Manusia) berbanding
terbalik dengan angka pengangguran yang tinggi.
“ Saya bukan ahli statistik tapi dari penyampaian LHP dari
BPK tadi ada sesuatu yang tidak pas menurut saya dari angka-angka per tumbuhan
yang dicapai Pemerintah Propinsi Sulut. Sementara beberapa hal bisa ditekan tapi kok angka
pengangguran naik tajam seperti itu, saya juga penasaran kenapa seperti ini. “ ujarnya
kepada wartawan di ruang kerjanya Selasa
(5/6-2018).
Diketahui dalam Laporan HasilPemeriksaan (LHP) yang disampaikan melalui rapat Paripurna
DPRDSulut Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis mengungkapkan bahwa pencapaian
opini WTP untuk keempat kalinya secara berturut-turut oleh Pemprov Sulut diikuti
dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Sulut.
"Tujuan akhir WTP adalah meningkatnya kemakmuran
rakyat. Seperti di Sulut, perekonomian tumbuh sebesar 6,68 persen, jumlah
penduduk miskin turun menjadi 8,10 persen dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
mencapai 71,05. Semuanya ini di atas rata-rata nasional," katanya.(stem)
.jpeg)
