Komentar.co.id - Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE mengatakan kedudukan DPRD dalam menjalankan roda pemerintahan daerah secara nyata terlihat dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimana DPRD diletakan sebagai unsur penyelenggara yang bermitra sejajar dengan kepala daerah.
Hal itu disampaikan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan Dan Kesra, Drs John H Palandung MSi, saat membuka secara resmi Workshop Badan Kehormatan DPRD se-Sulawesi Utara, Selasa (06/06/2017) di hotel Grand Puri Manado.
"DPRD memiliki kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah yang memiliki fungsi legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Fungsi Pengawsan memiliki hubungan yang sangat erat dengan penggunaan hak interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat yang menuntut totalitas pengabdian serta disiplin, etika, moral setiap anggota DPRD untuk senantiasa dapat melaksanakannya secara profesional dalam rangka representasi rakyat", ujar Dondokambey seperti dikutip Palandung.
Dikatakan gubernur, Badan Kehormatan (BK) DPRD yang memiliki tugas utama mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik.
"BK memiliki fungsi pengawasan internal DPRD, meneliti tugas penyelenggaraan yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik sekaligus unjung tombak dalam menjaga stabilitas, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD", jelasnya.
Pemerintah provinsi Sulut menyambut gembira sekaligus mengapreseasi kegiatan ini sekaligus menepis isu BK belum mampu menjalankan fungsi secara maksimal dan belum sesuai dengan harapan masyarakat.
"Kegiatan ini dapat dijadikan wahana interaksi atau diskusi saling menjual gagasan guna mensosialisasikan berbagai permasalahan atau problematika yang sedang dan akan dihadapi kedepan. Kegiatan ini juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas kerja sehingga memberikan kontribusi upaya pencapaian visi pembangunan daerah sehingga terwujudnya Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya", tutup Palandung.
Diketahui hadir pada kegiatan ini Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Prof DR Jimly Asshiddiqie SH, Anggota DKPP Pdt Saud H Sirait, Wakil Ketua DPRD Sulut Drs Stefanus Vreeke Runtu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulut Ivone Bentelu beserta anggota dan BK DPRD kabupaten/kota. (ven)
.jpeg)
