KOMENTAR.CO.ID MANADO – Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengingatkan seluruh kadernya untuk menghindari primodalisme kekuasaan yang berlebihan. Sebab menurutnya ada kecenderungan yang terjadi saat ini ialah kekuasaan itu hanya dipakai bagi kekuasaan itu sendiri.
Himbauan itu disampaikan Megawati Selasa (9/8/2016) dihadapan seluruh kader PDI Perjuangan dalam acara pembukaan Rakerda PDIP se Indonesia Timur (Intim) di Grand Kawanua International City (GKIC) Manado yang dihadiri seluruh kepala daerah yang diusung PDIP, ketua DPRD dan anggota Fraksi PDIP Provinsi se Indonesia Timur.
Dalam konfernsi pers dihadapan awak media, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto didampingi Wakil Gubernur Steven Kandouw, wakil Bupati Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar bersama ketua-ketua DPD PDIP se Indonesia Timur mengungkapkan, beberapa hal penting kembali diingatkan kembali ketua umum Megawati Soekarno Putri bagi seluruh kader.
“ Ibu ketua umum mengingatkan modus-modus berkuasa dengan menggunaan jalan pintas dengan menggunakan berbagai cara saat ini cenderung dihalalkan. Disamping itu seluruh kader diingatkan agar betul betul menjaga etika politik tersebut. “ ungkap Kristiyanto
Kader PDIP juga dihimbau untuk bergerak lebih cepat dan optimal untuk menjaga seluruh komitmen kerakyatan dari PDI Perjuangan untuk mengedepankan gotong royong diantara para kader mengingat PDIP berada pada posisi partai pemerintah yang mengusung pemerintahan Jokowi-JK sehingga PDIP harus memberikan dukungan sebaik-baiknya dengan bergerak lebih cepat dan optimal.
Ditambahkanya yang tak kalah pentingnya himbauan kepada seluruh anggota dan kader Partai PDIP agar tetap disiplin dan tidak menyalahgunakan kekuasaan . “ Kekuasaan bukan sebagai jalan pintas untuk mencari harta tetapi kekuasaan justru harus diabdikan kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Bagaimana konsepsi pola pembangunan nasional semesta berencana garus dijalankan melalui sinergi tiga pilar partai yakni struktural partai, legislative partai dan eksekutif partai harus bersama-sama memberikan konsep pola pembanguan nasional semesta berencana, sehingga kerjasama antara kepala daerah sangat penting. Ada kerjasama secara vertikal antara Bupati, Gubernur, Presiden yang berasal dari poros politik yang sama, bukan untuk diistimewakan, namun mendukung efektifitas kerja pemerintahan. “ terangnya. (stem)
.jpeg)
