Kebijakan Pemkot Bitung yang tidak menganggarkan lagi dana bantuan anaka putus sekaolah pada APBD tersebut dinilai sebagai kebijakan yang tidak pro pada pendidikan dan masyarakat miskin. “Karena itu kami ingatkan kepada Pemkot dan DPRD soal program prioritasnya yakni pendidikan. Kalau bantuan bagi anak putus sekolah ini tidak lagi diakomodir dalam APBD, maka ini suatu langkah mundur dibidang pendidikan mengaingat pendidikan merupakan program prioritas dari pemerinataha pusat mauapun daerah termasuk Kota Bitung,” ujar Wakil Ketua TPPK Kecamatan Aertembaga, Andries Mingkid dan Waki Ketua TPPK Lembeh Selatan Arman Pusung dan Selvie Kakambong.
Para pemerhati dan aktiis peduli pendidikan ini meminta agar Forum Komunikasi Pendidikan (FKP) Kota Bitung agar segera meminta pertemuan dengan DPRD maupun Pemkot Bitung. “Kami akan mendatangi Pimpinan DPRD Bitung pada Senin 06 Juli besok (hari ini, Red) untuk menyampaikan masalah ini,” tandas Mingkid Pusung dan Kakambong.
Adapun data anak putus sekolaha yang telah didata oleh TPPK bersama Dinas Dikbud apada Desember 2014 lalu yakni Kecamatan Matuari 96 orang, Lembeh Selatan 37, Lembeh Utara 24, Kecamatan Girian 191, Kecamatan Aertembaga 32 , Kecamatan Madidir 58, Ranowulu 47 dan Kecamatan Maesa 20 orang. Jumlah keseluruhannya 380 orang.
Terpisah, Ketua DPRD Bitung Laurensius Supit dan Wakil Ketua Ir Maurits Mantiri dihubungi melalui ponsel mereka pekan lalu, menyatakan jika pihaknya bersedia menggelar pertemuan dengan TPPK. “Hari Senin saja kita bicarakan hal itu. Soal anak putus sekolah memang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah,” kata Mantiri.
.jpeg)
