MINAHASA KOMENTAR-Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Minahasa Dr. Lynda Deisye Watania MM, MSi, buka Rapat Koordinasi (Rakor) terkait iuran KORPRI BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Minahasa.
Rakor diawali dengan laporan yang disampaikan Kabag Kesra Pdt. Giovanny Rorora MTh, berlangsung di ruang sidang Kantor Bupati Minahasa, Selasa (28/5/24).
Sekda Watania dalam sambutannya mengatakan, kita memahami bersama bahwa ASN di Minahasa sudah menyisikan iuran untuk BPJS tenaga kerja, tetapi dalam implementasi management pelaksanaanya masih mengalami kendala.
“Oleh sebab itu, saya sangat serius dengan penanganan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh KORPRI,” ujarnya.
Ia menjelaskan, akan ada satu treatment yang harus kita lakukan setelah BPK melakukan pemeriksaan, kira-kira seperti apa yang harus kita susun saat ini dan kita sepakati bersama terkait anggaran yang sudah kita bayarkan, apalagi dari anggaran pribadi seperti TPP.
“Arahan sari BPK kita harus menemukan satu treatment untuk membentuk tim, kemudian menyusun kerjasama dengan BPJS dan harus didukung oleh perangkat daerah,” ia menambahkan.
“Arahan sari BPK kita harus menemukan satu treatment untuk membentuk tim, kemudian menyusun kerjasama dengan BPJS dan harus didukung oleh perangkat daerah,” ia menambahkan.
Kegiatan rakor dilanjutkan dengan materi yang disampaikan oleh narasumber yakni, Sekda Minahasa Dr. Lynda D. Watania MM, M,Si, Asisten 1 Drs. Riviva Maringka M,Si, Inspektur Daerah Moudy Lontaan S,Sos, Kepala BPJS Tenaga Kerja Merry Taroreh, dan diikuti oleh perwakilan dari setiap OPD dan Kecamatan di Kabupaten Minahasa.
Kegiatan ini dihadiri antara lain, Kadis Pangan, Kadis Capil, Ka. Bapelitbangda, Kadis Pertanian, PLT Sekretaris DPRD, Kabag Kesra, Kabag Umum serta unsur perwakilan OPD dan Kecamatan.(Moris)
