MANADO KOMENTAR- Pengamat politik Kota Manado Terry Umboh menyarankan agar masyarakat lebih peka memilih calon wakil rakyat atau anggota DPRD, sebab ada beberapa calon anggota DPRD setelah tepilih, mereka tidak bekerja sebagaimana janji mereka.
Terry menjelaskan, di DPRD Manado ada beberapa oknum yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak bekerja sesuai tupoksi DPRD yakni pengawasan bugeting dan penganggaran.
“Saya sarankan agar masyarakat lebih peka memilih wakil rakyat karena ada beberapa oknum anggota DPRD yang terpilih pada periode sebelumnya, mereka hanya datang, duduk, dan menerima gaji. Mereka tidak bekerja sesuai tupoksi sebagai perwakilan masyarakat di lembaga DPRD. Jadi jangan lagi memilih calon yang hanya datang, duduk, duit,"ungkap Terry.
Menariknya lagi ada oknum anggota DPRD yang diduga menjadikan lembaga DPRD sebagai tempat untuk memperkaya diri sendiri, bahkan dalam setiap rapat paripurna, mereka tidak bisa memberikan saran atau masukan kepada pemerintah.
Belum lagi saat para oknum anggota DPRD ketika ditugaskan dalam Panitia khusus (Pansus), lebih dari setengah anggota Pansus tidak pernah hadir karena mereka bingung dengan tupoksi Pansus.
"Lucu sekali saat saya menyaksikan rapat Pansus. Hampir setengah Panitia khusus hanya diam dan hanya jadi penonton. Bahkan banyak yang tidak hadir. Tetapi ketika hendak mencalalonkan diri kembali, mereka pampang foto dengan kepalan tangan seolah mereka adalah pejuang rakyat. hahahaha,”ungkapnya sambil tertawa.
Yang lebih menarik kata dia, hampir semua anggota DPRD setelah terpilih dan dilantik, mereka berbondong-bondong menggadaikan gaji mereka ke salahsatu bank. Tidak tanggung-tanggung yang mereka pinjam di bank mencapai miliaran rupiah dan itu mereka lakukan untuk mengembalikan uang mereka yang habis terpakai untuk biaya kampanye sebelum pemilihan.
"Belajarlah dari pengalaman masa lalu, bahwa banyak oknum anggota DPRD terpilih yang ogah memperjuangkan hak-hak rmasyarakat semisal dana hibah untuk lansia, dana duka, dana bantuan kepada kaum rohaniawan dan dana-dana yang bersentuhan langsung dengan masyarakat lainnya,"urainya.
Dia berujar, kebanyakan anggota DPRD hanya memperjuangkan kepentingan mereka sendiri dalam setiap pembahasan APBD maupun APBD-Perubahan.
Parahnya lagi kata Terry, yang ngotot diperjuangkan oleh mereka adalah dana perjalanan dinas atau kenaikan gaji dan tunjangan mereka.
“Kalau mengenai dana perjalanan dinas, dana tunjangan perumahan dan dana tunjangan transportasi, selalu menjadi perdebatan antara DPRD selaku pemegang hak buget dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah saat pembahasan anggaran. Ini selalu menjadi momok setiap kali pembahasan anggaran. Pembahasan bisa di skors berhari-hari apabila tujuan mereka untuk manaikan anggaran perjalanan dinas belum terpenuhi. Lalu apakah mereka pernah memikirkan tentang kepentingan rakyat? Atau memperjuangakan dana hibah? Saya mau tegaskan, hanya segelintir oknum anggota Dewan yang punya rasa kasih untuk rakyat. Selebihnya sama,”ungkap lelaki yang kesehariannya nongkrong di kanor DPRD Manado ini.
Dia lalu menceritakan, tentang sikap DPRD yang doyan melakukan perjalanan dinas.
“Jadi tidak heran jika DPRD mengatur Rencana Perjalanan Dinas yang bisa mereka lakukan satu minggu sekali. Artinya dalam satu bulan mereka bisa melakukan perjalanan dinas sebanyak 4 kali supaya dari perjalanan dinas itu, mereka boleh mendapat tambahan keuangan. Jadi bukan mengadopsinprogram dari daerah lain yang menjadi tujuan utama. Tetapi menurut mereka hal itu bukan pelanggaraan karena mereka berdalih semua anggaran perjalanan dinas sudah di atur lewat Renja, dan dana tersebut harus dihabiskan dalam satu tahun, karena apabila dana perjalanan dinas tidak habis terpakai, maka pada anggaran perjalanan dinas tahun berikutnya tidak bisa dinaikan. Kemudian setelah mereka kembali dari perjalanan dinas, tidak ada satupun materi perjalanan dinas yang disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat. Ini sangat memalukan karena berpotensi merugikan Negara mengingat uang rakyat hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat,"tegasnya.
Tidak jarang kata Terry, sejumalah oknum penghuni dilembaga DPRD Manado kebingungan setiap kali akan melakukan perjalanan dinas karena mereka bingung mau ke daerah mana lagi yang menjadi tujuan hura-hura mereka.
"Setiap minggu para oknum anggota Dewan kebingungan mencari tujuan daerah kunker karena hampir semua daerah diindonesia sudah mereka datangi dengan lebel kunker,"terangnya.
Bahkan jika ada oknum anggota dewan yang ingin ketemu keluarga di luar daerah kata Terry, bisa minta SPPD ke ketua Dewan dengan modus kunker ke daerah dimana keluarganya berdomisili.
"Modus ini yang selalu menjadi senjata pimpinan dewan untuk membuat mulut para oknum anggota dewan agar tidak terlalu banyak berbicara dalam setiap kali rapat pembahasan anggaran,"koar Terry.
Parahnya lagi, Pemerintah atau Sekretariat DPRD tujuan mau menandatangani SPPD meskipun tidak bertemu dengan pejabat terkait. Artinya tidak ada materi yang diadopsi dari daerah tersebut.
Para oknum anggota Dewan setelah kembali ke Manado, langsung memasukan dokumen SPPD ke Sekretariat untuk minta pengembalian dana perjalanan.
"Anehnya, pihak sekretariat ataupun Pimpinan Dewan seolah tutup mata dengan modus seperti itu. Selain itu pihak aparat penegak hukum (APH) tidak mampu mendeteksi dugaan penyelagunaan uang rakyat di lingkungan sekretariat DPRD Manado itu,"ujarnya.
"Lalu apakah para oknum anggota DPRD yang memiliki tabiat seperti itu masih layak untuk dipilih kembali oleh rakyat?. Sangat disayangkan jika oknum anggota DPRD seperti itu terpilih kembali menjadi wakil rakyat,"tandasnya.
Jose
