BITUNG KOMENTAR, Kapolres Bitung AKBP Tommy Bambang Souissa SIK mengaku siap diperiksa Mabes Polri dan Polda Sulut, terkait tudingan Pemotongan dana anggaran Dipa Operasi Mantap Brata (OMB) polres Bitung, dalam pelaksanaan pengamanan sejumlah giat, termasuk kegiatan pengamanan pasca bentrok “ Sabtu kelabu “.
Penegasan ini disampaikan Kapolres Bitung ketika dikonfirmasi sejumlah Wartawan, di Mapolres Bitung, terkait adanya surat “ Kaleng “ aduan ke Mabes Polri oleh pihak yang tidak diketahui, mengadukan Kapolres dengan tudingan , memakai atau memangkas dana OMB para anggota polres bitung, bahkan memakai atau potong dana Dipa dari anggotanya di Polres Bitung selama ini.
“ itu tidak benar, hoax dan fitnah yang disengaja untuk menjatuhkan citra dan marwah saya sebagai Kapolres kota Bitung. Saya siap jika di periksa Polda Sulut atau pun mabes polri, dan juga Saya siap pertanggung jawabkan baik di dunia maupun di akhirat,” Tutur Kapolres (Sabtu, 13/01/04).
Kapolres juga mengatakan sejak menjabat Kapolres Bitung, tidak pernah ada Pemotongan terkait hak dan konpensasi tugas. Dan itu bisa dikonfirmasikan kebagian keuangan, dan Pejabat yang berhubungan dengan anggaran di Polres Bitung.
“Saya Kapolres Bitung sebagai kuasa Pengguna Anggaran (KPA),tidak pernah potong hak dari anggota maupun para pejabat PJU polres Bitung. Sekali lagi, saya tidak mungkin memakai atau potong dana Dipa dari anggota Saya di Polres Bitung selama ini”, Pungkasnya tegas.
Kapolres Menuding, ada pihak yang sengaja ingin merusak nama baiknya. Sebab, surat kaleng ke mabes Polri dalam bentuk aduan tersebut, tidak Disertai dengan identitas yang jelas, dan bisa dipertanggung-jawabkan.
Sebelumnya, publik dihebohkan dengan munculnya pemberitaan surat aduan yang diinformasikan dilayangkan bawahan Kapolres Bitung, ke Mabes Polri.
Menurut informasi surat tersebut dialamatkan ke Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo melalui surat keluhan tertanggal 10 Desember 2023.
Dalam isi surat menyampaikan ketidakpuasan mereka atas kepemimpinan Kapolres Tommy Bambang Souissa, yang selain dianggap mengebiri hak-hak anggota, dan juga prilaku kasar (Makian) yang sering dilontarkan Kapolres.
Bahkan dalam isi surat itu, diadukan prilaku kapolres sering memotong anggaran DIPA yang diperuntukkan untuk kesejahteraan anggota. Menurut mereka, pemotongan itu dilakukan untuk kepentingan pribadinya.
Ironisnya, aduan ini juga menyangkut, anggaran yang diserahkan pemerintah kota (Pemkot) Bitung untuk kepentingan pemulihan pasca peristiwa 25 November 2023 “ Sabtu Kelabu “ atau operasi Mantap Brata juga dikebiri. ****
