MINSEL KOMENTAR - Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BULD DPD RI) Ir. Stefanus BAN Liow, MAP mendorong perlunya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan
penyempurnaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketahanan Pangan. Hal ini mengemuka,pada acara dialog BULD DPD RI bekerjasama dengan Fakuktas Pertanian Universitas Hasanuddin (Unhas) Makkasar dalam rangka pemantauan & evaluasi rancangan
peraturan daerah/peraturan daerah tentang ketahanan pangan pada hari Jumat, (19/01/2024). di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Makassar.
Dalam pemaparan awal Stefanus BAN Liow Senator Indonesia asal Sulawesi Utara menjelaskan bahwa acara dialog ini digelar untuk, menggali masukan, pandangan dan pendapat dari berbagai stakholder terkait permasalahan kebijakan.
"Pangan nasional yang berimplikasi pada,pembangunan pangan dan pembentukan perda ketahanan pangan daerah, serta upaya, langkah, dan kebijakan strategi daerah untuk menjalankan pembangunan dan ketahanan,pangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, serta
perkembangan isu-isu politik pangan dan pertanian di daerah provinsi Sulawesi Selatan."ujar Liow.
Acara diawali dengan penyampaian sambutan Dekan Fakultas Pertanian Universitas,Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Salengke, M.Sc yang memberikan apresiasi dan terima kasih kepada BULD DPD RI atas kepercayaan sebagai penyelenggara pertemuan (dialog).
Adapun Narasumber lainnya, adalah Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku juga Kepala
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Drs. Andi Muhammad Arsyad,
M.Si, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Ambo Ala,
MS., dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dr. Kadarudin S.H., M.H., CLA. Dialog dipandu oleh Ridwan Tuahunse, S.H., (Perancang Peraturan Perundangundangan Setjen DPD RI).
Kegiatan ini dihadiri oleh sembilan Anggota BULD DPD RI, serta berbagai stakholder/elemen
masyarakat, diantaranya unsur Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Civitas Akademica Universitas Hasanuddin, DPRD Sulsel, pemerhati ketahanan pangan, dan tokoh masyarakat.
Drs. Andi Muhammad Arsyad, M.Si. menyampaikan bahwa keberhasilan Provinsi
Sulawesi Selatan sebagai 3 besar dalam meraih Indeks Ketahanan Pangan secara
Nasional tidak luput dari komitmen pemerintah provinsi untuk menjamin ketersediaan
pangan dan keterjangkauan pangan. Andi pula mengakui bahwa Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan yang mengatur tentang pengelolaan ketahanan pangan
perlu disempurnakan karena masih mengacu pada UU Ketahanan Pangan lama. Perda
yang ada masih bicara tentang ketahanan pangan, sedangkan arah kebijakan ke
depan tidak saja tentang ketahanan pangan melainkan juga kemandirian pangan dan
kedaulatan pangan. “Diskusi ini sangat strategis karena kita perlu bicara mengenai
payung hukum sebagai landasan bagi kewenangan pemerintah provinsi untuk
memenuhi tidak saja ketahanan pangan, tetapi sekaligus kemandirian dan kedaulatan
pangan”, tambahnya. Meskipun Sulawesi Selatan adalah lumbung pangan namun saat
ini tengah menghadapi tantangan atas fenomena menurunnya minat masyarakat
untuk bekerja di sektor pertanian, dan merebaknya alih fungsi lahan yang berdampak
pada penurunan produktivitas pangan.
Prof. Dr. Ir. Ambo Ala, MS. menjelaskan strategisnya ketahanan pangan bagi negara.
“Ketahanan pangan adalah benteng terakhir ketahanan negara.
Saat ini laju pertumbuhan demand pangan telah melampaui laju pertumbuhan supply pangan dihampir semua negara sehingga ketahanan pangan telah menjadi isiu global” jelas Prof Ambo Ala yang pernah menjabat Dekan Fakultas Pertanian dan Wakil Rektor Unhas.
Secara rinci diterangkan Mantan Anggota Watimpres RI Membidangi Pertanian dan Pangan ini, bahwa terdapat 4 (empat) faktor kunci untuk memperkuat
ketahanan pangan. Pertama, mampu menjamin ketersediaan jangka panjang
sekalipun ketidak pastian global meningkat; kedua, mampu mengamankan supply pangan sehat dan meningkatkan keuntungan sosial, dengan dampak lingkungannya
yang rendah; ketiga, mampu menjamin keterjangkauan pangan; dan keempat,
mampu menghasilkan dan merespons preferensi konsumen dalam hal kebutuhan
sosial. Dijelaskan pula bahwa untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan perlu adanya perubahan mindset mengenai modernisasi pertanian dengan memperhatikan
aspek tradisional yang sarat kearifan lokal.
“Modernisasi pertanian yang dilakukan,jangan sampai merusak kearifan lokal melainkan justru harus menghidupkan local and
indigenous knowledge “ terangnya.
Pakar Hukum Unhas Dr. Kadarudin S.H., M.H. menyoroti persoalan ketahanan pangan dari aspek hukum.
Materi muatan Undang-Undang Pangan dinilai menyebabkan terjadinya permasalahan
disharmoni dengan undang-undang lainnya, khususnya Undang-Undang Penataan
Ruang dan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Makassar misalnya, tidak
mendapatkan ruang pengaturan dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Makassar. Hal ini mengakibatkan Perda LP2B tidak implementatif. Oleh karenanya
perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pangan dan harmonisasi
baik secara horizontal dengan undang-undang terkait lainnya maupun secara vertikal
dengan perda.
Lebih lanjut, Senator Stefanus Liow yang kembali maju sebagai Calon Anggota DPD RI Dapil Sulut Nomor Urut 8 pada Pemilu 2024, dimana hasil diskusi di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin akan didalami lebih
lanjut oleh BULD DPD RI guna dirumuskan sebagai hasil pemantauan dan evaluasi BULD DPD RI terhadap ranperda/perda tentang ketahanan pangan. Menurut Senator Stefanus Liow yang pernah menjadi Dosen ITM Tomohon dan PNS Fatek Unima Tondano, hal terpenting untuk dicatat,
bahwa perlu dilakukan perubahan mindset mengenai ketahanan pangan. Ketahanan
pangan semestinya tidak dijadikan objek, melainkan subjek, yang mampu menjadi
nilai tambah dalam rangka peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan
mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. (Dotu)
