.jpeg)
BITUNG KOMENTAR - Kinerja Pemerintah Kota Bitung dibawah Nakhoda Ir. Maurits Mantiri MM, dari sisi pelayanan Publik, diganjar penghargaan lima terbaik nasional oleh Komisi ombusdman RI, komisi resmi negara yang dibentuk untuk mengawasi dan menilai kinerja pelayanan dalam lingkup lembaga publik.
Kota Bitung, sesuai hasil serangkaian penilaian yang dilakukan Komisi Ombusdman RI kepada masyarakat, menunjukan kualitas pelayanan terbaik. Dengan mendapat Predikat Tertinggi pada penilaian Kepatuhan sebagai Penyelenggaraan Pelayanan Publik atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023.
Komisi Ombusdman RI menyerahkan penghargaan predikat pelayanan publik diterima Walikota Ir. Maurits Mantiri MM, Dihotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Kamis (14/12/03).
Menurut Walikota Maurits, keberhasilan ini merupakan rangkaian kinerja malendong, dari strategi pelayanan publik yang taat aturan (terstandar), inovatif dan kolaboratif. Tujuan utamanya hanya semata-mata untuk masyarakat.
“Ini buah dari kerja melendong, ketika masyarakat, LSM dan pemerintah dilibatkan dalam pengawasan pelayanan publik, maka semuanya bisa terkontrol demi pelayanan masyarakat,” kata Maurits
Komisi ombusdman sendiri memberikan penilaian kepatuhan atas serangkaian kegiatan pada medio Juli hingga Oktober 2023. Sejumlah OPD menjadi sasaran penilaian, yakni Dinas PMPTSP, Dinas Dikbud, Dinas Sosial, Dinas Capilduk, Dinas Kesehatan, Puskesmas Girian serta Puskesmas Aertembaga. Data Komisi Ombusdman mengungkap, tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan Kota Bitung ada di Zona Hijau. skor 97,16 Kategori A atau Kualitas Tertinggi.
Secara dimensional ada empat variable utama penilaian, yakni Dimensi Input dengan variabel kompensi dan variabel sarana prasarana. Lalu Dimensi Proses dengah indikator utama standart pelayanan publik. kemudian Dimensi Output yakni penilaian seperti Mal Administrasi serta Dimensi Pengaduan.
Penilaian ini dilakukan atas 25 Kementrian, 14 Lembaga, 34 Pemerintah Propinsi, 98 Pemerintah Kota, dan 415 Pemerintah Kabupaten. ****
