MINAHASA KOMENTAR - Badan perencanaan dan penelitian pengembangan pembangunan daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Minahasa menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.
Kegiatan itu berlangsung di Mercure Hotel, Tateli, dibuka oleh Penjabat Bupati Minahasa DR Jemmy Stany Kumendong, M.Si., Selasa (5/12/2023).
Dia mengatakan bahwa RPJPD merupakan dokumen yang berisi visi dan misi daerah selama 20 tahun kedepan.
"Pelaksanaan RPJPD paling lambat 1 tahun sebelum RPJPD yang lalu berakhir," ujar Kumendong.
RPJPD kata dia, merupakan suatu tahapan untuk membahas dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun.
Untuk itu, lanjut dia, diharapkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan dalam upaya bersama untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Minahasa.
"Saya berharap perserta mampu mendalami substansi dan memberikan kontribusi terbaik dalam pembuatan dokumen RPJPD," ia menambahkan.
Sebelumnya, Kepala Bapelitbangda Minahasa yang diwakili Kabid Statistik Bapelitbangda, Jenny Manorek SP, M.Si., dalam laporannya mengatakan, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RPJPD adalah Permendagri no 86 tahun 2017, yaitu tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan.
"Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan tahap awal serta pelaksanaan RPJD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2045,"kata Manorek menambahkan.
Kegiatan itu dihadiri: Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Janz Budi Setiawan Dandel, Perwakilan Bappeda Prov Sulut James Kewas, Direktur IPDN Sulut Arnold Polii, Asisten 1 Sekdakab Minahasa, Riviva Maringka, Asisten 3, Vicky Tanor, Kadis Kominfo, Kadis Pendidikan, Kadis Kesehatan, Kadis PUPR, Kadis Perkim, Kadis Damkar, Kadis Tenaga Kerja, Kadis PPA, Kepala Disdukcapil, Kadis PMD, Kadis PM PTSP, Kadispora, Kadis Pariwisata, Kepala BKPSDM, Kaban Kesbangpol, Camat Mandolang, Camat Tombariri, Camat Pineleng, serta perwakilan masyarakat dan tokoh agama.(nes)
