MANADOKOMENTAR - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat bersama guna membahas APBD Perubahan 2022.
Rapat Banggar DPRD dipimpin Ketua dr. Fransiscus A Silangen di dampingi Wakil Ketua James Arthur Kojongian, bersama anggota Banggar diantarahnya, Jems Tuuk, Raski Mokodompit, Brrty Kapojos Ayub Ali Albugis, Sandra Rondonuwu, Syenny kalangi, Boy Tumiwa, Vonny Paat, Arthur Kotambunan Tonny Supit dan Amir Liputo.
Sementara TAPD dipimpin Pejabat Sekprov Praseno Hadi bersama kepala Dispenda Olvi Ateng dan Femmy Suluh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Kepala Bappeda Jenny Karouw, serta para pejabat eselon 2.
Sekprov praseno Hadi menjelaskan, perubahan APBD 2022 dilakukan untuk menyesuaikan dengan sejumlah kebijakan pusat. Semisal menanggulangi inflasi akibat kenaikan harga BBM
"Dua persen dari dana transfer daerah dimasukkan untuk kegiatan penanggulangan yang pro rakyat dan mencegah inflasi," ujar Praseno Hadi.
Dia menyampaikan sejumlah kegiatan disiapkan misalnya bantuan bibit untuk petani, bansos untuk masyarakat, bantuan akses perubahan dan pemukiman serta beberapa infrastruktur lainnya
Adapun secara umum APBD Perubahan 2022, untuk pendapatan daerah semula ditargetkan Rp 4 Triliun lebih, mengalami pengurangan hingga Rp 189,7 Miliar atau 5 persen.
Di sisi belanja daerah semula dianggarkan Rp 3,8 Triliun lebih, bertambah Rp 264,2 Miliar atau 7 persen.
Pembiayaan daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dianggarkan semula Rp 35 Miliar, bertambah sebesar Rp 464,3 Miliar atau 1.327 persen.
Anggota Banggar, Vonny Paat, mendesak Pemprov Sulut melunasi utang jasa medik di RSUD Noongan, Langowan, Kabupaten Minahasa.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, masih ada utang Rp 301 Juta dari RSUD Noongan yang belum dilunasi.
"Jasa medik yang belum dibayarkan ini sudah akumulasi sejak 2019," ungkap Vonny Paat.
Vonny Paat menambahkan, jasa medik ini untuk para petugas kesehatan yang sudah mengabdikan diri. Maka di APBD Perubahan 2022 agar anggaran untuk membayar jasa medik bisa dianggarkan.
"Hanya Rp 301 Juta, diharapkan bisa ditindaklanjuti di APBD Perubahan," katanya.
Utang jasa medik kata Vonny Paat bukan satu-satunya persoalan di RSUD milik Pemprov Sulut ini, masih ada lagi masalah fasilitas
"Ada ruangan bocor, toiletnya juga rusak, ini harus dipikirkan solusi agar pelayanan kesehatan masyarakat lebih maksimal," tukasnya.
Praseno Hadi Pj Sekprov Sulut berjanji akan menindaklanjuti masalah ini di APBD Perubahan 2022.
Usai pembahasan, Ketua Banggar yang juga Ketua DPRD Fransiscus Silangen memberikan kesempatan kepada seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir.Fraksi PDI Perjuangan diwakili Vonny Paat menyampaikan banyak catatan yang sudah disampaikan tertulis dalam laporan fraksi nanti dituangkan dalam laporan tertulis di laporan Banggar secara keseluruhan dari 5 fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
"Intinya bahwa Fraksi PDI Perjuangan setuju Rancangan Perubahan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)," terang Vonny Paat.
Selanjutnya Fraksi Nyiur Melambai melalui Ayub Ali Albugis mengatakan di kesempatan yang baik ini Banggar bersama TAPD telah membahas Perubahan APBD 2022 berliku-liku dengan berbagai macam catatan.
Dengan harapan catatan-catatan itu jangan dihilangkan untuk menuju penataan anggaran ke depan, yang penting juga masalah kewajiban bagi pihak ketiga jangan sampai ditinggalkan sehingga menjadikan beban ke depan.
"Atas nama Fraksi Nyiur Melambai setuju bahwa Rancangan APBD Perubahan ditetapkan sebagai Perda," jelas Ayub Ali.
Sementara Fraksi Partai Golkar melalui Raski Mokodompit mengatakan menyetujui Ranperda APBD Perubahan 2022 ditetapkan menjadi Perda.
Adapun catatan-catatan dari Fraksi Partai Golkar yang akan dituangkan secara tertulis yang akan diserahkan kepada Banggar
Jovan Adve
.jpeg)
