MANADO KOMENTAR-Pemegang saham PT Air Manado masing-masing PDAM dan WMD, telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal (05/10/2021), di kota Tondano Kabupaten Minahasa, dan berakhir dengan deadlock.
Selanjutnya kedua perusahaan tersebut berencana kembali menggelar RUPS lanjutan 15 hari kedepan sejak digelarnya RUPS tanggal 5 oktober.
Hal ini dikatakan perwakilan WMD Joko Suroso kepada komentar kemarin (18/10/2021).
Dia lalu menjelaskan, lantaran belum adanya kesepakatan dalam RUPS maka pihak WMD telah menyurat ke Kementerian Investasi dan Kepala BKPM, guna melaporkan secara rinci kerja sama antara PDAM dan WMD serta hasil RUPS tersebut.
“Jadi dalam RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 5 oktober 2021, belum menemui kesepakatan. Itu sebabnya kami telah mengirim surat ke Kementerian Investasi dan Ketua BPKM di Jakarta.,”ujar Suroso.
Lanjut dijelaskan Suroso, Pemerintah Belanda bermaksud meminta bantuan Menteri investasi dan Gubernur Sulut untuk membantu meluruskan menyelesaikan kontrak antara WMD dan PDAM sebagai pemegang saham PT Air Manado.
Sebenarnya kata Suroso, sebenarnya investasi WMD berada di angka Rp150 milyar. Lalu setelah dilakukan audit oleh BPKP, investasi turun hingga Rp80 milyar. Namun kata Suroso pihaknya mengalah dan mengakui audit dari BPKP itu.
"Sebagai investor yang sudah menanamkan uang sebesar 150 milyar kemudian sudah ada audit BPKP, pihak belanda sudah mengalah juga menyetujui hasil audit BPKP menjadi 80 milyar, dengan harapan apa yang sudah diinvestasikan bisa dikembalikan, karena dalam perusahaan itu juga dicatat sebagai hutang bukan hibah,"jelas Suroso.
Tidak hanya itu, pihak belanda juga sudah menawarkan jika PDAM atau pemkot tidak ada dana maka ada investor yang siap menyelesaikannya.
"Jadi sebetulnya ada jalan keluar tinggal bagaimana kemauan pihak PDAM atau pemkot Manado untuk menyelesaikannya. Kita negara hukum yang tentunya membutuhkan investor agar supaya iklim investasi kondusif termasuk untuk di Manado masalah ini perlu segera diselesaikan,"ungkapnya.
Disisi lain dia berharap, terkait investasi tersebut, Direktur PDAM tidak mengeluarkan statement-statetemen yang bisa menyinggung suatu negara yang bisa berakibat buruk pada citra indonesia dan hubungan antar negara.
Apalagi lagi negeri Belanda adalah rangking ke 4 yang paling banyak investasiNYA di indonesia. "Jadi hubungan ini haruslah dijaga. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Tinggal kita mau atau tidak. Tapi dari sudut pandang WMD belanda tidak ada penyelesaian tanpa membayar hutang yang ada. Dan sebagai tambahan investasi WMD di papua, Biak, Merauke dan Sorong, penyelesaiannya adalah sama dengan komitmen membayar hutang,"tandas Joko Suroso.
Jovan
.jpeg)
