MANADO KOMENTAR- Pernyataan menarik yang dilontarkan wakil ketua DPRD Sulut Billy Lombok, terkait dengan ketenagakerjaan non nakes di sejumlah rumah sakit pemerintah sulawesi utara, yang dinilai sangat terbatas dan mereka tak menerima insentif.
Pasalnya tenaga kerja kesehatan(nakes) dapat dipekerjakan dengan sumber dana yang jelas.
Hal itu terungkap dalam dengar pendapat antara komisi 4 DPRD Sulut, dan dinas kesehatan provinsi sulut.
Untuk itu ligaslator partai demokrat Billy Lombok mengatakan kenapa tenaga kerja non nakes yang dipekerjakan tak nenerima insentif sementara tenaga kerja kesehatan(nakes) menerima insentif dari pihak rumah sakit.
" Saya mengusulkan agar tenaga kerja non nakes, seperti cleaning service, petugas keamanan maupun THL yang membantu di lingkup dinas kesehatan, maupun di sejumlah rumah sakit pemerintah agar nantinya dapat dianggarkan dalam APBD perubahan maupun APBD tahun 2022.." Ungkap Lombok politisi dapil minsel-mitra.senin 27/9.2021 diruang rapat Komisi 4.
Sementara itu kepala dinas kesehatan provinsi sulut membeberkan bahwa kami memang sangat kekurangan dana, pasalnya anggaran dana pemerintah pusat yang diberikan sejumlah rumah sakit penerintah diIndonesia termasuk sulut dinilai tak mencukupi guna membiayai sejumlah hal yang dibutuhkan.
" Kami hanya memberikan insentif terbatas pada tenaga kerja kesehatan, sementara juga hal-hal yang dibutuhkan terkait pelayanan pasien Covid juga masih terbatas,"Ujar kepala dinas kesehatan provinsi.
Dikatakan pula kami masih terbatas pembiayaan insentif kepada sejumlah tenaga kerja kesehatan.
"Anggaran yang tersedia masih terbatas pada anggaran untuk membiayai pasien Covid maupun Tenaga Kerja kesehatan yang terdaftar" kabid dinkes.
*jovan*
.jpeg)
