TOMOHON KOMENTAR – Walikota Tomohon, Carol Joram Azarias Senduk SH, menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penandatanganan Audit Tahun 2024 yang berlangsung di Aula Inspektorat Daerah Kota Tomohon. Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting Kota Tomohon, termasuk Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring SE ME, para Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah Jeane A. Bolang SH MH, serta jajaran Pemerintah Kota Tomohon. Kamis (30/05)
Dalam sambutannya, Walikota Tomohon menyampaikan rasa syukur atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemerintah Kota Tomohon atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 8 Mei 2024.
"Sebagai Pemerintah Kota Tomohon, patut kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya. Pada tanggal 8 Mei 2024, Pemerintah Kota Tomohon menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Ini merupakan kali ke-11 kita meraih opini WTP, sebuah kebanggaan bagi kita semua. Namun, ini juga menjadi tanggung jawab bersama untuk terus mempertahankan predikat ini dari tahun ke tahun," ujar Walikota.
Lebih lanjut, Walikota Tomohon menekankan pentingnya menindaklanjuti temuan baik administrasi maupun kerugian keuangan daerah.
"Kepada semua perangkat daerah yang memiliki temuan, baik temuan administrasi maupun kerugian keuangan daerah, untuk segera menindaklanjutinya. BPK akan melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut dan dapat berkoordinasi langsung dengan Inspektorat Daerah Kota Tomohon untuk penyelesaiannya," tambahnya.
Dalam rangkaian acara tersebut, Walikota Tomohon bersama semua kepala perangkat daerah/Eselon II Kota Tomohon melakukan penandatanganan Piagam Audit Intern dan penyerahan dokumen pemeriksaan BPK. Kegiatan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Tomohon terhadap pentingnya fungsi audit intern dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tomohon.
Acara ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Tomohon untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa setiap temuan audit dapat ditindaklanjuti dengan baik dan tepat waktu.
