BITUNG, Komentar.co.id - Buntut pembayaran gaji yang tertunda, kinerja buruk pengelolaan keuangan Perumda Pasar Kota Bitung Mulai terkuak. Bahkan, kali ini, diduga terjadi kebocoran pengelolaan keuangan yang menguat ditubuh (BUMD) Perumda Pasar Kota Bitung.
Setelah terpublikasi tunggakan pembayaran gaji petugas kebersihan hingga berbulan bulan, kali ini keluhan atas kinerja buruk keuangan Perumda Pasar juga menyasar hak para karyawan dan staf.
Hasil penelusuran media, hingga kini pembayaran gaji pegawai dan karyawan, juga sulit didapatkan tepat waktu. Bahkan ada upah kerja yang masih tersendat pembayaran dari 3 (tiga) sampe 5 (lima) bulan berjalan.
Sejauh ini terinformasi, pembayaran gaji hanya melalui sistem panjar atau Kas Bon. Akibatnya semakin lama tunggakan pembayaran gaji semakin bertambah.
Menurut Sumber, sejak Perusahaan dipimpin Direksi Roy Tangkudung Cs, suistanable dan kapasitas kinerja perusahaan dibidang keuangan semakin menurun drastis. Selain tak mampu memenuhi target PAD, juga kondisi menajemen keuangan perusahaan amburadul.
Ironisnya, kondisi ini berbanding terbalik dengan pendapatan perusahaan plat merah itu, yang mencapai 250an sampai 270an juta per bulan.
Terinformasi dari sumber Media, Pendapatan ini sebenarnya melebihi beban pembayaran gaji, tunjangan karyawan setiap bulan, dan operasional perusahaan. Lalu kenapa beban rutin perusahaan tersendat ?
Data yang berhasil ditelusuri media, angka pendapatan sejak Januari hingga April bervariasi, namun stagnan di level 260an Juta. Jadi jika diakumulasi selama 4 bulan terakhir, maka pendapatan Perumda Pasar sudah Mencapai 1 (satu) Milyar rupiah lebih.
“ Torang samua juga bingung ini, Pendapatan Jan-Apr jika di Rata-ratakan 250 sudah sekitaran 1 Miliar. Tapi belum mampu menyelesaikan Pembayaran Upah Kebersihan, Kolektor dan Staff yang ada”, Kata Sumber yang membenarkan data tersebut.
“ Kinerja perusahan menurun, kolektor, kebersihan, staf bekerja tidak efektif lagi karena gaji blm terbayarkan sepenuhnya. (Mei Masuk bulan ke 5)”, Tambah Sumber Sedih.
“ Sebetulnya keinginan torang satu, supaya Perumda Pasar dapat Menjalankan amanat Sebagai Pengelola pasar. Yang dikelola secara Profesional dan memberi dampak baik bagi semua yang menjadi stakeholder pasar. Dan Nama Baik KPM (Walikota) bisa Tetap Terjaga”, Tutup sumber.
Ketidak-seimbangan ini, menunjukan adanya dugaan pengeluaran perusahaan yang bersifat kebijakan dan tidak sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang harusnya menjadi dasar pengeluaran. Jika itu terjadi maka kuat dugaan ada pelanggaran keuangan dalam tubuh BUMD.
Kondisi ini mengundang tanggapan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Bitung.
“ jangankan bicara PAD. Mengelola perusahaan saja sulit direksi. Disamping kinerja dewan pengawas juga pantas disoroti. Karena tugas utama dewan pengawas adalah mengawasi kinerja direksi ”,... Kata Direktur Eksekutif Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Bitung Haji Harsono Muhammad saat dikonfirmasi data tersebut.
Terpisah, Ketua Dewan Pengawas Perumda Pasar Frangky Ladi yang dikonfirmasi tidak merespon pertanyaan Media. Pesan konfirmasi dalam Chat WA Hanya dibaca dan tidak dijawab.
Sementara Anggota Dewan Pengawas Perumda Pasar lainnya, Recky Gosal S.E hanya menjawab Singkat, bahwa akan melapor ke Walikota Sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM).
“Hari Kamis besok (Hari ini), Torang laporan ke KPM dan Sekda”, Demikian pesan singkat Gosal. *****
.jpeg)
.jpeg)
