MANADO KOMENTAR-Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2023, menggelar pembahasan bersama kelompok kerja IV secara virtual.
Rapat dipimpin oleh Inggriet JNN Sondakh didampingi Anggota Berty Kapojos, Anggota Ismail sementara yang lain secara virtual bersama Kepala Perangkat Daerah (KPD) (16/4/2024)
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Debie Kalalo, bersama jajarannya memaparkan LKPJ Gubernur 2023 secara terperinci terkait pengelolaan Anggarannya yang bersumber dari APBD maupun APBN.
Debie Kalalo juga melaporkan hasil pembahasan secara tertulis, dimana dalam lapiran itu, ada beberapa catatan yang membutuhkan dukungan berupa arahan mupun petunjuk lanjut Tim Pansus LKPJ.
Menurut Kalalo, penyakit menular seperti malaria sudah dapat diatasi sehingga 15 Kabupaten dan Kota se-Sulut dinyatakan sebagai daerah bebas (eliminasi) Malaria, yakni tidak adanya penularan lokal di kabupaten dan Kota.
"Kita tahu bersama, layanan kesehatan primer menjadi salah satu fokus utama Pemerintah, dari tingkat keluarga dengan layanan promotif preventif terintegrasi di Posyandu hingga Puskesmas di tingkat kecamatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan meningkatkan upaya promotif dan preventif untuk membangun kesehatan dari tingkat keluarga,"tandasnya.
Salah satu upaya dalam mencapai status daerah eliminasi Malaria adalah dengan melaksanakan surveilans Malaria, yang dicatat dan dilaporkan melalui sistem informasi surveilans Malaria (SISMAL).
Lanjut Kalalo, dengan memanfaatkan SISMAL ini, kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, lebih khusus pencegahan dan pengendalian Malaria, bisa lebih baik lagi, demi mewujudkan Sulawesi Utara bebas Malaria.
"Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulut, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan,"pungkasnya.
(Daks)
