MINAHASA KOMENTAR - Penjabat (Pj) Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong, M.Si., bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting TPID Provinsi Sulut, Sabtu (4/11/2023) di Aula Kantor Bank Indonesia Sulut.
Rakor dipimpin Gubernur Sulut Prof Dr (HC) Olly Dondokambey, SE., didampingi Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw, dan Kepala BI Perwakilan Sulut,. membahas tentang upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah dalam penanganan Inflasi menjelang hari Raya Keagamaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Gubernur Olly Dondokambey, dalam sambutannya mewarning keras kepala-kepala daerah di Sulut yang malas menghadiri Rakor.
"Jika kepala daerah malas mengikuti Rakor, konsekuensinya mereka tak kebagian insentif fiskal atau yang lebih dikenal dengan Dana Insentif Daerah, untuk pengendalian inflasi," ujarnya.
Gubernur Olly menyebutkan, Kepala daerah yang rajin mengikuti rakor TPID, jelas memiliki kepedulian untuk mengendalikan inflasi.
Selanjutnya dia mengatakan, dalam pemaparan terkait pengendalian Inflasi Sulut tahun 2023, insentif fiscal itu sangat membantu pemerintah daerah, terutama saat daerah mengantisipasi perubahan iklim yang berdampak pada distribusi sektor pangan.
"Jika Bupati maupun Walikota aktif mengikuti rapat pengendalian inflasi, tentunya mereka yang akan diberikan insentif fiscal. Dan tak lupa daerah juga harus menyediakan pelaporan," ia menambahkan.
Sebelumnya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Andry Prasmuko, menyampaikan daerah yang mendapatkan insentif fiscal nilainya cukup fantastis.
Menurut Prasmuko, Kota Bitung mendapatkan dana sebesar Rp11 miliar, Minahasa Selatan Rp2 triliun, Bolaang Mongondow Rp9 miliar dan Minahasa Utara Rp9 miliar.
"Daerah-daerah ini mendapatkan insentif fiscal karena capaian mereka dalam mengendalikan inflasi dengan baik dan dinilai mampu," tambahnya. (nes)
