Notification

×

Iklan

Iklan

Kabupaten Minut Kecipratan Dana Insentif Fiskal Kinerja Rp9,54 Miliar

Selasa, 07 November 2023 | 00:13 WIB Last Updated 2023-11-06T16:13:01Z


JAKARTA KOMENTAR-Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara Novly G. Wowiling.M.Si, mewakili Bupati Joune Ganda. SE. MAP. MM. M.Si, dalam rapat koordinasi dengan Kementerian dalam negeri serta Kemeterian Keuangan di Jakarta.



Rapat koordinasi nasional dengan tema pengendalian Inflasi Daerah, dilaksanakan secara virtual sehingga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah disejumlah daerah yang berhalangan hadir langsung, dapat mengikuti dari kantor perangkat daerah masing-masing.



Pelaksanaan rapat koordinasi nasional di Jakarta itu, diwarnai dengan penyerahan dana Insentif Fiskal Kinerja Pengendalian Inflasi Periode III Tahun Berjalan 2023 kepada sejumlah daerah termasuk didalamnya Kabupaten Minahasa Utara yang menerima insentif fiskal konerja sebesar Rp9,54 miliar.



Dana insentif fiskal kenerja diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A. kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Minut Novly Wowiling M.Si dengan disaksikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani  pada hari Senin, 6 November 2023.




Adapun hasil Rakor tersebut,  secara Nasional inflasi month to month untik Bulan Oktober 0,17%, inflasi tahun kalender 2,56%, inflasi year to year 3,0%, dan untuk Minahasa Utara mengikuti kota Manado month to month 0,94%, tahun kalender 1,89%.




Secara Nasional Inflasi yang timbul di Indonesia berasal dari folatile food yaitu beras, cabe dan gula. Hal itu juga terjadi di Minahasa Utara, dimana komoditas yang  mengalami kenaikan sampai minggu I bulan November 2023 yaitu beras, cabe rawit dan gula.




Berdasarkan KMK 400 Thn 2023 ada 34 daerah yg menerima Insentif Fiskal Kinerja Pengendalian Inflasi Periode III Tahun Berjalan 2023 yang terdiri dari 3 Provinsi, 6 kota dan 25 Kabupaten, dimana Minahasa Utara adalah salah satu daerah yang menerima Insentif Fiskal Kinerja tersebut dgn besaran Rp.9.548.533.000,.




Adapun yang menjadi tolak ukur  kinerja Pengendalian Inflasi Daerah bagi Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi 9 poin yakni

1. Dimensi upaya Pemerintah Daerah (Kemendagri).

2. Dimensi tingkat kepatuhan pelaporan (Kemendagri).

3. Peringkat inflasi (Kemendagri).

4. Realisasi Penandaan Inflasi (Kemenkeu).



Untuk Kabupaten Minahasa Utara dari 9 dimensi upaya pemerintah daerah, yang telah dilaksanakan yaitu, 

Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, rapat teknis tim pengendali inflasi, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan serta memberikan bantuan transportasi dari APBD.



Sekretaris Daerah Ir Novly G.Wowiling. M.Si yang mewakili Bupati Joune Ganda disela-sela kegiatan mengatakan, insentif fiskal diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang dinilai terbaik dalam pengendalian Inflasi selama tahun 2023.



”Dana insentif fiskal kinerja yang diterima oleh Pemkab Minut tidak lepas dari arahan Pak Bupati dan Wakil Bupati kepada TPID Kabupaten Minahasa Utara” ujar Novly Wowiling.



Ditempat lain, Bupati Kabupaten Minahasa Utara Joune Ganda, SE. MAP. MM. M.Si mengatakan, sejauh ini laju inflasi di Kabupaten Minut relatif terkendali.




''Kita terus mengupayakan pencegahan kenaikan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional. Contoh harga cabai yang naik turun disebabkan karena pergantian cuaca. Tetapi kita tetap berupaya agar harga bahan pokok bisa berangsur normal,"ungkap Bupati.pilihan rakyat Kabupaten Minahasa Utara ini.




Kendati begitu kata Bupati Joune Ganda,  sejauh ini kenaikan harga beberapa komoditas itu masih dalam batas wajar karena dapat diimbangi  dengan angka pertumbuhan ekonomi Pemkab Minut yang hingga saat ini masih cukup baik.



Dewi Wenas

×
Berita Terbaru Update