SULUTKOMENTAR - Kegiatan Reses yang dimulai 28 Agustus hingga 2 September 2023 ini, dimanfaatkan dengan baik oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulut, seperti yang dilakukan Pimpinan DPRD Sulut DR Viktor Mailsngkay,
Wakil Ketua DPRD Silut ini turun langsung di-dapil Manado, dirinya mendengar beberapa aspirasi dan keluhan masyarakat dibeberapa kelurahan dikecamatan Tuminting. kota Manado, seperti pembuatan penerangan jalan, penyediaan air bersih, jalan lorong yang harus diperbaiki
" Ya saya akan tetap memperhatikan aspirasi berupa masukan bahkan keluhan masyarakat." ujar Viktor Mailangkay (28/08/2023).
Politisi partai Nasdem melanjutkan kegiatan reses di kecamatan wenang.Hal yang sama akan diperjuangkan Pimpinann DPRD Sulut ini.
" Seperti jalan setapak, jalan dan fasilatas umum lainnya akan saya perhatikan, ditambahkan daya akan memperjuangkan itu ke pemerintah kota Manado, karena menyangkut infrastruktur itu adalah kewenangan pemerintah." tambah Mailangkay.
Kemudia kegiatan Reses dilanjutkan secara berurutan di-ikuti anggota DPRD Sulut, seperti Melky Jakhin Pangemanan(MJP) terima Aspirasi di 5 kecamatan.
MJP lakukan strategi unik seperti dengan membagikan kertas yang sudah bertuliskan beberapa kategori Aspirasi yang ingin disampaikan oleh warga masyarakat
hal ini ia lakukan guna memaksimalkan waktu kegiatan agar aspirasi serta masukan-masukan masyarakat akan tercatat dan tidak terlewatkan.
“sesuai pengalaman selama kegiatan reses saat dibuka sesi tanya jawab. pasti yang berani untuk menyuarakan aspirasi hanya sekitar 10 orang. dan 20 orang sisanya nanti selesai kegiatan baru datang menyampaikan langsung kepada saya dengan alasan tidak berani untuk bertanya dibanyak orang.” ungkap Melky Jakhin Pangemanan disetiap mengawali proses kegiatan reses, yang dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu (29-30/08/2023).
Pada kesempatan reses itupun Melky Jakhin Pangemanan selalu menjelaskan kepada masyarakat akan tugas dan tanggungjawab serta fungsi seorang anggota DPRD Sulut.
“Perlu bapak/ibu ketahui juga bahwa tugas kami di DPRD ada 3, yaitu Pembentukan peraturan daerah, Pembahasan Penganggaran, dan yang terakhir Pengawasan.” Tutur MJP.
Sementara Reses yang sama dilakukan Raski Mokodompit di desa lolayankabuoaten Bolaang mongondouw.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Raski Azhari Mokodompit SH, menggelar reses II Masa sidang Ke-III untuk menyerap aspirasi warga di Desa kopandakan 2 kecamatan lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow,(Bolmong). Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)
Bertempat di kediaman keluarga Asnan Kobandaha, Kamis (31/8/2023), Raski di sambut antusias warga Kecamatan Lolayan.
“Alhamdulilah kali ini saya berkesempatan menyapa masyarakat yang ada di Desa Kopandakan 2 dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat yang ada di Kecamatan Lolayan”ungkap Raski.
Menariknya pada reses kali ini, adanya pemeriksaan dan pengobatan mata oleh tim dokter dari Rumah Sakit Mata Provinsi Sulut dan juga pembagian kacamata gratis untuk warga.
Putra Mantan Walikota Kota kotamobagu Djelantik Mokodompit ini juga menambahkan, pemeriksaan mata tersebut dilakukan, sebagai bagian dari kepedulian untuk ikut berbagi bersama warga.
“Hari ini kita melaksanakan pemeriksaan dan pembagian kaca mata gratis yang merupakan program dari Pemprov Sulut. Kebetulan saya turun untuk menyerap aspirasi melalui reses, maka saya menarik program ini untuk bisa masuk ke wilayah Bolmong, hari ini,” ujar Raski.
Tidak tanggung-tanggung dirinya membawa 4 orang tim dokter dari rumah sakit mata, serta obat dan juga kaca mata bagi mereka yang membutuhkan
Raski berharap agar kegiatan yang digelar olehnya itu bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Di-kesempatan itu juga, Raski menyampaikan saat ini pihaknya dipercayakan sebagai Ketua Komisi I DPRD Sulut.
Di-sisi lain kegiatan Reses yang dilakukan Politisi Partai Gerindra, HWK di-Minahasa,
Saya selaku Wakil Rakyat anggota DPRD sulut daerah pemilihan Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon bersama sama Carikan solusinya
- Masyarakat meminta bantuan dari pemerintah provinsi sulut berupa bibit jagung, pupuk karena desa tersebut kurang lebih 100 kepala keluarga peternak babi dan ayam
- Pengelolaan dana desa/Bumdes yang ada di desa Timbukar diduga bermasalah dimana selama ini Pengelolaannya dan pendapatannya tidak transparan Padahal Bumdes di desa tersebut ada beberapa macam yaitu perahu yang di sewakan, jual batako dan lain-lain
- Masyarakat juga berharap jalan amblas yang menghubungkan beberapa desa arah dari pasar sonder ke tincep dan timbukar untuk di tindak lanjuti atau diperbaiki.
Sementara itu, terkait permasalahan lapangan yang di bangun home stay yang sebagian besar masyarakat menolak,
Dalam diskusi tersebut HVK menyarankan agar masyarakat harus Duduk bersama berdiskusi dengan Kepala dingin dan menyurat resmi ke kantor DPRD provinsi Sulut untuk di bantu carikan solusinya.
Selanjutnya kata HVK, bersama Tim komisi 1 akan koordinasikan juga di Kementerian Desa, Kementrian dalam Negeri (Dirjen Pemdes) dan semua kementerian yang terkait
Terkait jalan amblas dan bantuan bibit jagung dan pupuk, HVK mengatakan akan di sampaikan ke Pemerintah Provinsi dan semua stakeholder terkait. Dan juga terkait Pengelolaan dana desa/Bumdes yang diduga bermasalah atau tidak transparan pendapatannya, HVK akan mendorong Inspektorat, Pendamping desa Kabupaten dan Kecamatan dan semua yang terkait bisa Monitoring dan evaluasi di desa tersebut. )(jv) adve
