JAKARTA KOMENTAR-Lembaga riset Nawacita Survei Indonesia di bawah naungan media Nawacita Indonesia mengumumkan hasil survei nasional menakar kepuasan publik dan arah politik tahun 2024, di Acasia Dine & Bar, Karet Semanggi Jakarta, Kamis (28/9/2024).
Direktur Utama Media Nawacita Indonesia, Otoli Zebua, menjelaskan bahwa Nawacita Survei Indonesia adalah salasatu program dari media Nawacita Indonesia, selain aktif bermedia (nawacitapost.com dan Nawacita TV).
“Dengan diadakannya Nawacita Survei Indonesia ini, kita berupaya untuk memberikan edukasi dan wawasan bagi masyarakat terkait dengan tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan Pemerintah, perkembangan ekonomi dan sosial, serta perkembangan politik. Minimal masyarakat memiliki gambaran seperti apa calon calon pemimpin kita kedepannya,” jelas Otoli Zebua saat menyampaikan sambutannya.
Ia berharap Media Nawacita Indonesia rutin melaksanakan agenda survei sebagai referensi untuk melihat atau mengukur sejumlah aspek di tengah masyarakat.
“Harapan kami tentunya kegiatan survei ini akan dilaksanakan berkelanjutan, misalnya nanti setelah adanya penetapan calon presiden dan wakil presiden,” kata Otoli Zebua.
Survei dilakukan pada 5-20 September 2023, dengan menggunakan metode Multistage Random Sampling (MRS). Sementara ada 1.220 responden di 38 provinsi di Indonesia, dengan margin error 2,9 persen.
Sedangkan hasil survei yang disampaikan oleh peneliti dari Nawacita Survei Indonesia, Herry Mendrofa didampingi moderator Kornelius Wau yang juga Ketua Umum PWRC mengatakan bahwa ada tiga aspek yang menjadi sasaran survei, yakni aspek sosial, ekonomi dan politik.1
Hasil survei memperlihatkan, mayoritas masyarakat merasa puas terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan kesejahteraan (53%), yang tidak puas (42%), tidak menjawab (5%).
Sementara tingkat kepuasan masyarakat terhadap lembaga legislatif seperti MPR, DPR, dan DPD cukup rendah, hanya 33% menjawab puas dan 60% tidak puas. Ada 57% merasa tidak puas terhadap kinerja MA, MK, dan KY.
Lembaga negara yang paling dipercaya publik: TNI (26,48%), presiden (20,74%), Polri (13,20%).
Ada pun kepuasan terhadap kebijakan perlindungan sosial pemerintah mencapai 67%, adapun yang tidak puas (30%), dan ragu-ragu (1%).
“Ada 67% yang berharap agar kebijakan tersebut berlanjut pada 2024,” ujar Herry Mendrofa, peneliti Nawacita Survei Indonesia, Kamis (28/9/2023).
Kepuasan publik terhadap kebijakan pemerintah di bidang HAM, Kehidupan Beragama dan Toleransi, serta Solidaritas terlihat beiringan antara yang puas dan tidak puas dan itu berada diangka 56% responden yang puas, dan 42% tidak puas.
Menyinggung figur cawapres yang dianggap mumpuni memenuhi harapan masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah
Ridwan Kamil (7,38%), Sandiaga Uno (7,21%), dan Erick Thohir (6,31%), Tri Rismaharini (4,29%), Mahfud MD (4,51%), Airlangga Hartarto (3,52%), Puan Maharani (2,46%), Muhaimin Iskandar (2,05%), Yenny Wahid 1,07%), Andika Perkasa (0,90%), AHY (0,82%), Arsjad Rasyid (0,57%), nama lain (0,49%), tidak menjawab (0,41%).
Berdasar survei ini, Herry menjelaskan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam bidang pemerintahan dan pengelolaan birokrasi cukup tinggi (70%), yang kurang puas (15%).
Terkait aspek demokrasi, terlihat ada sikap ragu-ragu dalam masyarakat (38%) dan menganggap pemerintah tidak mampu mengelola persoalan ini (8%). Hanya 22% yang merasakan pemerintah memberi perlindungan terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat.
Di bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, ada 21,23% responden memuji kesuksesan pemerintah.
“Masyarakat yang puas pada kinerja pemerintah di bidang ekonomi dan investasi (10,74%), pertahanan dan keamanan (10,08%), pendidikan, SDM, teknologi (9,59%), manajemen birokrasi dan pelayanan publik (8,11%) pemberantasan korupsi (3,69%),” tutur Herry.
Beberapa Kementerian pun tak luput dari penilaian publik. Sesuai hasil survei didapat bahwa Kementerian PUPR dianggap paling optimal dalam kinerjanya dengan mendapatkan 20,08 persen.
“Kemensos dapat 18,93 persen, Kemenkumham 15,49 persen, Kemenkopolhukam 12,70 persen, Kemenhan 11,56 persen, Kemenko Perekonomian 7,46 persen, Kemendikbudristek 5,41 persen, BUMN 3,69 persen, Kemenparekraf 2,05 persen, KSP 1,39 persen sedangkan yang memilih lembaga lain sebesar 0,82 persen, dan yang tidak menjawab atau tidak tahu 0,41 persen,” tutup Herry.
Hans Montolalu
