Minahasa, Komentar.co.id - Program kerja sama pemerintah desa (Pemdes) bersama media di Kabupaten Minahasa terkait informasi dan publikasi masih terus terjalin.
Tahun ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Minahasa, kembali memfasilitasi dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS).
Kepala Dinas PMD, Drs Arthur Palilingan menyebut, kerja sama itu telah berlangsung selama dua tahun dan akan berlanjut di tahun 2023.
"Kerja sama antara pemerintah desa dan media itu diusulkan bapak bupati Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si, IPU, ASEAN. Eng,. Jadi, sebagai dinas terkait PMD harus memfasilitasi kerja sama ini. Dan kerja sama ini akan berlangsung terus menerus," ujarnya, Rabu (15/3/2023).
Kerja sama ini, lanjut dia, dilakukan dalam bentuk memorandum of understanding atau MoU. Dimana pemerintah desa sebagai pihak pertama dan media sebagai pihak kedua.
"Anggarannya sudah tertata di alokasi dana desa setiap tahunnya. Jadi, tidak ada alasan lagi pemerintah desa tidak memasukan anggaran tersebut," tegasnya.
Palilingan mengatakan, tujuan kerja sama ini untuk mempublikasikan dan mensosialisasikan semua program kegiatan desa melalui media.
"Baik itu proyek pekerjaan fisik, non fisik maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan, tujuan agar masyrakat bisa mengetahui kegiatan-kegiatan pemerintah desa," ia menjelaskan.
Sementara itu, Kadis Kominfo Minahasa, Maya Kainde SH MAP, mengatakan bahwa MoU antara pemerintah desa dan media akan segera dilakukan.
"Saat ini draf perjanjian kerja sama sudah dibuat. Jadi tinggal dibagikan ke pemerintah desa dan media untuk dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama," ujarnya.
Namun begitu kata Kainde, media yang akan bekerja sama dengan pemerintah desa adalah media atau wartawan yang meliput di Pemerintah Kabupaten Minahasa.
"Nanti setiap media atau wartawan akan melakukan peliputan di desa yang ada kerja sama. Tapi, hanya media yang aktif saja meliput di Minahasa yang bisa direkomendasikan bekerja sama dengan pemerintah desa," tambahnya. (nes)
.jpeg)
