AMURANG KOMENTAR - Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) di bawah pimpinan Bupati Franky Donny Wongkar (FDW) dan Wabup Petra Yani Rembang (PYR) terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Salah satunya dalam pencegahan korupsi melalui peningkatan capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Koordinasi Supervisi Bidang Pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MCP merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah), yang dilaksanakan oleh KPK RI pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang meliputi delapan area intervensi sebagai bagian reformasi birokrasi secara nasional.
Delapan area intervensi program MCP tersebut, terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.
Capaian MCP-KPK Kabupaten Minsel Tahun 2022 berdasarkan data per tanggal 25 Januari 2023 berada di posisi terbaik kedua se-Provinsi Sulut, hal ini menjadi wujud capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui tata kelola yang terus menunjukkan perbaikan.
Bupati Franky Donny Wongkar sendiri menyebut pencapaian ini tentunya berkat sinergitas semua stakeholder yang ada, terkhusus pengawasan intern melalui Inspektorat daerah yang bekerja maksimal,
“Pencapaian ini tentunya berkat kerjasama semua elemen di Pemkab Minsel, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi program kerja. Serta pendampingan dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BPK dan BPKP, sebagai upaya pencegahan korupsi pada tata kelola pemerintah daerah dalam pembangunan di Minsel, dan berharap agar capaian MCP ini terus bergerak naik,” ujar FDW. (Dotu)
