MINSEL KOMENTAR - Mentri ATR-BPN Hadi Tjahjanto membagikan 762 sertifikat bagi masyarakat Ongkaw Raya, Kecamatan Sinonsayang. Kamis (15/09/2022)
Hukum tua Ongkaw Tiga Magriece Lumapow..S.sos bersyukur Desa Ongkaw Tiga kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan masuk, prioritas redistribusi tanah reforma agraria Kementerian ATR BPN.
“Kami sangat bersyukur kepada Tuhan, apa yang kita dapat hari ini memang perjuangan yang luar biasa,suatu perhatian dari pemerintah pusat ,dari sekian ribu Desa dan kecamatan juga kabupaten,kabupaten Minsel mendapat kunjungan perdana,dari pak Mentri karena lokasi reforma agraria yang masuk prioritas Desa Ongkaw Tiga."ujar Lumapow.
Sebagai Pemerintah Desa Lumapow menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan program redistribusi tanah bagi petani, sebagai bagian dari perwujudan reforma agraria.
“Ini sesuatu hal yang sangat baik dan membanggakan bagi masyarakat penerima yang ada di sini,”ujar hukum tua.
Ditambakanya terima-kasih buat pak Mentri dan Rombongan dari pusat,wakil Gubernur Sulut,juga pak Bupati Minsel aparat kepolisian,TNI dan seluruh lapisan masyarakat Ongkaw Tiga yang sudah turut serta dalam acarah ini,Tuhan memberkati kita semua."kata Lumapow.
Penyerahan sertifikat lahan dengan total luas 226,3 hektar itu, juga dihadiri Wakil Mentri ATR/BPN Raja Juli Anthoni, Sekjen KPA, Wagub Sulut Steven Kandow serta jajaran Forkopimda baik tingkat provinsi maupun kabupaten.
Ukuran lahan yang diusulkan mencapai 362 hektar. Sementara lahan yang dibagikan kepada masyarakat sebesar 226,3 hektar.
Berdasarkan data yang diperoleh jumlah penerima sertifikat dalam program redistribusi tanah sebanyak 762 yang terdiri dari 528 kepala keluarga (KK).
Di lokasi tersebut menurut Bupati Minsel Frangky Donny Wongkar (FDW), akan dibangun sejumlah fasilitas dan sarana prasana untuk kepentingan masyarakat.
“Yang nanti akan dibangun jalan produksi tani, fasilitas sosial, fasilitas umum dan akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan masyarakat petani, UMKM dan nelayan,”ungkap FDW.
Sementara itu, Mentri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dalam arahannya menegaskan dengan diterimanya sertifikat regis kepada masyarakat memberi kepastian hukum hak kepemilikan tanah untuk dikuasai dan dikelola oleh masing-masing masyarakat penerima.
“Dengan sertifikat ini itu artinya bapak ibu sekalian sudah terdaftar tanahnya di kantor pertanahan. Baik itu letak, luas dan batas. Apalagi sertifikat ini sudah by name,” tegas Mentri.
Mantan Panglima TNI itu berpesan agar masyarakat menyimpan secara baik sertifikat yang sudah diterima.
“Bagimana dengan tanah. Tanah harus dijaga. Benar-benar hati-hati harus dijaga, berikan patok dengan batas-batas yang sudah ada. Sehingga tidak ada mafia yang menyerobot,” pesan Hadi Tjahjanto.
Kendati begitu Mentri meyakinkan sertifikat tanah menjadi jaminan kepastian hukum atas kepemilikan lahan sehingga tidak akan ada mafia tanah yang menyerobot.
Untuk Sulut sendiri masih ada 7 lokasi lagi yang akan dilakukan redistribusi tanah.
“Saya mendorong Kantor BPN, KPA dan semua stakeholder terkait untuk mempercepat. Segera diselesaikan. Karena reforma agraria sejatinya adalah membagikan regis sertifikat bagi masyarakat,” harap Mentri.
Sehingga kedepan masyarakat memiliki lahan garapan sehingga dapat memberikan multiplayer efek bagi peningkatan ekonomi.
Selain Mentri, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandow, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulut, dan Sekjen KPA juga memberikan sambutan pada pelaksanaan penyerahan sertifikat bagi masyarakat.
Diketahui pembagian sertifikat dilakukan secara simbolis kepada 10 perwakilan yang diserahkan langsung oleh Menteri ATR/BPN. (Dotu)
.jpeg)
