MANADO KOMENTAR- Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah(BPPD) Provinsi Sulawesi Utara.Ir DJemy Gagola, M.Si, ME.usai pelaksanaan rapat dengar pendapat(RDP) kepada sejumlah wartawan mengatakan bahwa badan pengelola bersama perangkat daerah dengan komitmen yang sama guna melakukan perubahan-perubahan untuk menjadikan daerah perbatasan nusa utara benar-benar menjadi halaman depan negara.
" Kami berupaya mengefektifkan dan mengefisien anggaran yang ada guna mewujudkan rencana tersebut." Ujar Gagola selasa 2/11.2021.diruang rapat Komisi 1.DPRD Sulut.
Dia menjelaskan kami badan pengelola sifatnya hanya mengkordinir namun teknis pelaksana ada didinas perangkat daerah.
"Untuk mewujudkan tergantung eksekusi perangkat daerah terkait, misalnya perencanaan pembangunan rumah sakit didaerah perbatasan, puskesmas-puskesmas, penempatan dokter hal itu menjadi kewenangan dinas kesehatan, kami hamya kordinasi, begitu pula bidang pendidikan, bidang kelautan dan pembangunan infrastruktur, semua kembali ke SKPD teknis, begitu pula bidang pertahanan menjadi kewenangan pihak TNI." Ungkapnya.
Ditambahkan untuk Pembangunan didaerah perbatasan kedudukan kami selain kordinasi kami juga bertugas untuk mendata, mengidentifikasi, menganalisa, dan mengkaji Pembangun an didaerah perbatasan.
"SKPD teknis punya tugas untuk mengeksekusi pembangunan di perbatasan, sehingga dapat terealisasi apa yang menjadi harapan kami." tegasnya.
Sementara itu dalam rapat dengar pendapat hasilnya komisi 1 apresiasi apa yang menjadi harapan dinas BPPD Sulut.
Namun dibagian lain Ketua komisi 1 Vonny Paat berpendapat alangkah baik kita turun lapangan( turlap) bersama BPPD meninjau langsung daerah perbatasan dan hal tersebut mendapat dukungan dari rekan komisi 1 dan diapresiasi juga oleh kepala BPPD.
Dilain pihak menurut paat ada pengusulan komisi 1 dana sebesar 500 juta di APBD Perubahan,
" Dimintahkan pak Kaban dapat menyurat ke Ketua DPRD Sulut." terangnya.
Sementara pengusulan ini ketua BPPD, mengapresiasi pimpinan dan anggota komisi 1 untuk ke daerah perbatasan.
" Berharap dapat terwujud usulan pimpinan dan anggota komisi 1 ke pulau marore dan Miangas dan pulau-pulau kecil lainnya, didaerah perbatasan, apalagi ketua DPRD adalah putra nusa utara." Kata DJemi Gagola.
*jovan*
