MANADO KOMENTAR-Kartu Indonesia sehat/ BPJS Ketua PWI Sulut Drs Vouke Lontaan di duga telah diblokir secara sepihak, sehingga tidak dapat digunakan lagi sebagai pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative termasuk pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medis yang dicakup oleh program andalan Presiden Jokowi.
"Saya sebagai pasien kaget. Saat berobat ke rumah sakit Advent Teling Manado, tidak lagi mendapat perawatan medis sebagaimana mestinya. Kenapa? Ternyata KIS BPJS Kesehatan saya sudah diblokir. Ini info dari pihak management rumah sakit," kata Voucke Lontaan kepada wartawan komentar.co.id hari ini, Sabtu (16/10/2021).
Voucke mengatakan, sebagai pemegang Kartu Indonesia Sehat/BPJS kesehatan nomor 0001568000992, tentu kecewa.
Sebelumnya pada tanggal 3 Agustus 2021 lalu kartu kesehatan ini masih bisa digunakan untuk berobat. Tapi, saat ini sudah diblokir. Informasi yang diterima pemblokiran tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Kota Manado.
"Ini kok heran KIS/BPJS kesehatan saya dibiayai dengan dana APBN, kenapa Pemkot Manado dalam membuat kebijakan sepihak memblokir KIS ssya serta warga yang diperoleh lewat program Presiden Ir Joko Widodo. Apalagi ini masalah kemanusiaan," tegas lelaki yang juga Wartawan senior Surat Kabar Media Indonesia ini.
Pemblokiran juga dilakukan sepihak, tanpa pemberitahuan kepada masyarakat umum pemilik kartu tersebut. "Salah satu contoh saya, sewaktu masuk rumah sakit tidak mendapat kemudahan dalam perawatan medis. Padahal saya sangat berharap dengan kartu itu bisa dirawat. Menariknya lagi, saya harus menyetor dana deposito baru dilayani. Bukan cuma saya ada beberapa pasien yang mendapat perlakuan serupa," ujar nya.
Voucke mempertanyakan, penyaluran dana kesehatan untuk Kartu KIS BPJS kesehatan. Sebab sejumlah warga Pemegang Kartu KIS sudah diblokir Pemerintah Kota Manado.
"Jika begini caranya, berarti Pemerintahan Kota Manado bukan mengsejahtrakan rakyat. Justru lebih membuat rakyat menderita. Contoh saja pemblokiran Kartu KIS dibidang kesehatan padahal kesehatan sangat urgen. Saya siap bertanggungjawab apa yang saya sampaikan, karena saya alami sendiri ini fakta dan nyata, bukan hoaks, "tandasnya.
Sementara itu, Pemerintah kota Manado melalui Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Manado, Marini Kapoyos ketika dihubungi terpisah diruang kerjanya mengatakan, Dinas Kesehatan Manado tidak mengetahui valitadasi data warga yang memegang Kartu Indonesia Sehat/ BPJS Kesehatan.
"Pak, kami didinas kesehatan tidak tahu menahu soal validasi data tersebut. Itu urusan Dinas Sosial. Data yang kami ajukan ke BPJS Kesehatan, itu sesuai dengan data dari Dinas Sosial. Soal ada pemblokiran itu bukan kesewenangan kami," katanya.
Untuk mendapatkan data akurat wartawan lalu melakukan konfirmasi ke Dinas Sosial, sebagaimana disampaikan pihak Dinas kesehatan.
Salahsatu ASN Dinas Sosial Kota Manado, tidak mengelak ketika ditanya adanya kebijakan Pemerintah Kota Manado tentang pemblokiran Kartu Kesehatan Indonesia/BPJS.
" Memang benar saat ini ada sejumlah warga untuk sementara kami blokir BPJS kesehatannya. Itu dilakukan untuk memverifikasi data kembali. Ini sesuai kebijakan Pemerintah Kota, sebab ada pada KIS namanya masih tercantum tapi orangnya tidak tinggal lagi di Kota Manado," jelasnya.
Dia juga menjelaskan bahwa sejumlah nama pemegang KIS/BPJS Kesehatan hanya diblokir untuk sementara. "Ada sekitar 4000 nama warga Kota Manado yang masuk daftar tunggu untuk mendapatkan BPJS kesehatan Perintah. Ya..Kalau nama bapak (Voucke) pada Kartu BPJS Kesehatan mungkin terblokir karena kesalahan ketik. Kami Dinas Sosial juga mendapat data ini dari kelurahan," kilahnya.
Nina Rumondor
.jpeg)
