 |
| LUCKY DATAU |
Politisi PAN Manado ini mengakui, bahwa pihaknya menemukan berbagai persoalan terkait proses penjemputan sampah dari kelurahan sampai ke TPA.
Kendati begitu, Datau menyadari bahwa, DPRD memiliki keterbatasan dalam tugasnya sebagai Wakil Rakyat.
”DPRD bukan eksekutor. Kita cukup menjalankan tugas pengawasan. Dan yang paling penting adalah, temuan yang didapat lewat turlap bersama dengan pimpinan dan Anggota Komisi III sudah disampaikan, baik lewat rapat paripuran maupun lewat madia. Jadi jangan lagi kita berpolemik,”pinta Datau kepada komentar, usai mengikuti rapat paripurna penutupan masa sidang tahun 2019 dan pembukaan masa sidang di tahun 2020, bertempat di Ruang paripurna kantro DPRD Manado, Selasa (07/01/2020) malam tadi.
Disisi lain kata Datau, jika Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tresye Mokalu bersikap arogan terhadap DPRD, haruslah disikapi secara arif dan bijaksana oleh Walikota dan Wakil Walikota Manado, Vicky Lumentut dan Mor Bastian.
”Komisi III tidak minta untuk dihormati, tetapi paling tidak, apa yang sudah kami lakukan, adalah gambaran, bahwa kami sebagai wakil rakyat, peduli terhadap pemerintahan. Jika ada hal-hal yang mungkin tidak sempat dipantau Pemerintah, dalam hal ini Walikota dan Wawali, maka seharusnya Pemrintah berterima kasih kepada Komisi III yang telah mengungkap berbagai persoalan di TPA yang menjadi tanggungjawab DLH. Artinya, lewat turlap komisi III itu, ada pesan dari para sopir serta buruh sampah untuk Walikota dan Wawali Manado, bahwa ada persoalan yang memlilit mereka dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai pahlawan kebersihan,”jelas Datau.
Pada bagian lain, Datau menyesalkan sikap Kadis DLH yang meninggalkan ruang paripurna sebelum rapat dimulai. Padahal paripurna itu dihadiri oleh Wakil Walikota Mor Bastian.”Ini perlu menjadi catatan penting Wakil Walikota, untuk segera disampaikan kepada Pak Walikota Vicky Lunetut,”tandas Politisi low profile ini.(jose)
