MANADO KOMENTAR-Harga Cengkih di Sulawesi Utara (Sulut) kian anjlok. Dimana, harga cengkih saat ini telah menyentuh angka di kisaran Rp 90 ribu rupiah per kilogram. Padahal sebelumnya, masih stabil diatas 100 ribu.
Pemerintah pun diminta untuk gerak cepat mencari solusi. Seperti yang diungkapkan salah satu petani cengkih di Sonder, Welly. Ia mengatakan bahwa harga cengkih kian hari kian merosot.
“Masyarakat sangat berharap kepada pemerintah agar segera mencari solusi cepat terkait permasalahan merosotnya harga cengkih. masyarakat yang kesehariannya bekerja sebagai petani cengkih sangat bergantung dari hasil panen,” urainya, Selasa (16/07/2024).
Tak hanya itu, dilansir dari RRI, Yusuf Salah seorang agen pembeli di Kiama, juga menyatakan keprihatinannya.
“Memang turun jauh harga cengkeh. Posisi tinggal 92 ribu per kilo, jatuh sadis depe harga cengkeh,” ujarnya.
Ia pun mengungkapkan penurunan harga ini disebabkan oleh beragam faktor, termasuk stok melimpah serta cuaca yang saat ini masih turun hujan.
Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi petani dan pengusaha cengkeh yang bergantung pada komoditas ini sebagai sumber penghasilan utama.
Yusuf turut prihatin dengan adanya penurunan yang terjadi. “Kasiang katu para petani cingkeh harga jatuh bagini”ungkapnya dengan sedih.
Ia pun berharap pemerintah dapat segera turun tangan untuk menstabilkan harga dan memberikan solusi agar industri cengkeh dapat kembali bangkit.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Sulut Braien Waworuntu mengatakan bahwa hal ini sudah sangat emergency, pemerintah harus segera berpijak mencari solusi.
“Kesejahteraan rakyat yang paling utama. Pemerintah harus secepatnya mencari cara mengembalikan harga cengkih agar kembali normal,” kata Pimpinan Komisi I DPRD Sulut.
Krisis harga cengkih ini, kata BW, menjadi tantangan besar bagi para petani di Sulut, terlebih di kabupaten Minahasa.
“Petani Cengkih sangat berharap ada langkah cepat dari Pemerintah Provinsi Sulut untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung kesejahteraan petani,” ujar BW.
“Cengkih adalah penopang ekonomi di Sulawesi Utara maupun masyarakat di dalamnya. Pemprov wajib menjawab hal ini,” imbuhnya
.jpeg)
