Notification

×

Iklan

Iklan

Sidang Gugatan Praperadilan Hartono Kepada Kapolri Ditunda, Kuasa Hukum Pemohon Kecewa Legalitas Termohon Tidak Lengkap

Jumat, 21 Juni 2024 | 00:37 WIB Last Updated 2024-06-20T16:37:33Z

 

Penundaan Sidang Gugatan Praperadilan Di Pengadilan Jakarta Selatan

HUKUM KOMENTAR, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terpaksa menunda sidang praperadilan yang diajukan  Hartono (pemohon) korban Dianiaya Menantu, terhadap Termohon Kapolri , Kapolda Metro Jaya, dan turut termohon Kejati DKI Jakarta dan Kejari Jaksel dan Kapolsek Cengkareng, Rabu (19/6).


Sidang ditunda karena para termohon dan turut termohon belum melengkapi legalitas dalam persidangan.

 

Hakim tunggal Samuel Ginting dalam sidang praperadilan agendakan sidang dengan  mendengar pembacaan permohonan dari pihak pemohon (Hartono). 

 

Tanda penundaan terlihat saat Hakim menanyakan legalitas kuasa mewakili Kapolri kepada seorang anggota Polri. Ironisnya, meski mengaku mewakili termohon satu, namun dijawab belum memiliki kuasa.


Belum ada, Yang Mulia," jawab anggota polisi itu, menjawab pertanyaan Hakim Samuel.

 

Hakim Samuel sempat meminta anggota Polri tersebut menunjukkan tanda pengenal, dan memberikan waktu melengkapi legalitasnya. 

 

"Kalau saudara hari Senin belum ada legalitasnya, saudara tidak bisa menjawab hari Selasa, dianggap saudara tidak menggunakan haknya," ujar Hakim.


Hal yang sama juga berlaku pada kuasa Polda Metro Jaya selaku pihak termohon 2 , Meski memiliki kuasa, namun belum dilegalisir.


Atas kondisi tersebut, Hakim Samuel menunda Sidang Praperadilan hingga 24 Juni Mendatang. 

 

"Senin, 24 Juni melengkapi legalitas termohon, dilanjutkan membacakan permohonan gugatan. Kalau ada perbaikan kami terima, kami kasih waktu. Tanggal 25 Juni itu jawaban, jam 10.00. Catat ya," kata Hakim.


"Kalau ada replik kami kasih waktu di jam 15.00. Replik hari itu juga. Duplik jam 17.00. Hari Rabu 26 Juni itu bukti dari kedua belah pihak, bukti dari pemohon dan termohon. Kamis kesimpulan dan Jumat putusan," tegasnya.

 

Menanggapi hal itu, kuasa hukum Pemohon Hartono, yakni Jhon Feryanto Sipayung dan Michael R. Jacobus mengaku kecewa dengan ditundanya sidang praperadilan kali ini. 


Menurut Jhon Feryanto Sipayung,  semestinya para termohon sudah menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan, karena itu syarat administrasi untuk mengikuti persidangan.


“ Permohonan ini sudah lebih dari 1 bulan didaftarkan pada 17 Mei lalu. Kami sangat kecewa. Seharusnya termohon 1 Kapolri dan pihak Polda Metro Jaya sudah menyiapkan administrasi untuk mengikuti persidangan ini " Ungkap Jhon kepada wartawan di PN Jakarta Selatan.

 

Sikap para termohon seolah tidak menghormati pengadilan, padahal pengadilan sudah melayangkan panggilan dan pemberitahuan secara patut. 

 

" Kami harap mereka  bersikap kooperatif mengikuti persidangan tanpa mengulur-ulur waktu," lanjut dia.


Terpisah,  perwakilan pihak termohon belum mau menanggapi penundaan sidang. Mereka beralasan, belum memiliki legalitas kuasa. 


Diketahui, Pria Paruh baya bernama Hartono, mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Pasalnya, kasus penganiayaan atas dirinya yang sudah dilaporkan sejak November 2023 di Polsek Cengkareng, sampai saat ini belum jelas kepastian hukumnya.


Hartono diketahui merupakan mertua yang telah menjadi korban penganiayaan oleh menantunya sendiri di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.

 

Adv. Michael Jacobus S.H.,MH

“ Gugatan praperadilan ini bertujuan agar pelaku berinisial SAG menantu korban, segera diadili atas perbuatannya “ Kata Michael Remizaldy Jacobus selaku kuasa hukum Hartono, Senin (3/6).


Menurut Jacobus, SAG sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kasus ini dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, berkasnya belum juga dilimpahkan ke kejaksaan. Padahal, bukti bahkan telah dinyatakan lengkap beserta rekaman video CCTV hingga hasil visum et repertum.

 

"Kami menduga ini sudah dihentikan secara diam-diam oleh pihak Polda Metro Jaya, khususnya Subdit Resmob, Padahal secara substansial perkara ini sudah selesai pemeriksaannya," tuturnya


Gugatan praperadilan itu diajukan pada 17 Mei 2024 dengan nomor perkara 59/Pid.Pra/2024/PN.Jkt Sel. Gugatan diajukan dengan termohon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta serta Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

 

Sebelum mengajukan gugatan, Jacobus mengaku pihaknya juga sempat mengirimkan pengaduan masyarakat atau Dumas ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

 

"Kami semua harapkan kasus ini segera naik ke JPU, dan disidangkan agar ada kepastian hukum," tutupnya. (**)


×
Berita Terbaru Update