MANADO, KOMENTAR-Rapat Paripurna DPRD Propinsi Sulawesi Utara yang dipimpin Ketua DPRD dr. Fransiscus Silangen, Jumat (14-06 2014) mengagendakan tentang Penyampaian dan Penjelasan Gubernur tentang Ranperda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Propinsi Sulut Tahun 2023 .
Rapat Paripurna dihadiri Gubernur Sulut DR.Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Steven Kandou SE serta sejumlah Kepala SKPD dan ASN Deprof.
Dalam Pemandangan Umum Fraksi,
Partai Golkar dibacakan Ketua Fraksi Inggriet JN Sondakh SE MM dimana Partai Golkar menyodorkan 13 Catatan Penting sebagai Koreksi sekaligus indikator keberhasilan pembangunan .
Dimana keberhasilan pengelolaan keuangan dengan diterimanya penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 kalinya tahun 2023 dari BPK RI kepada Propinsi Sulut.
Hal ini menurutnya adalah menambah
catatan panjang keberhasilan propinsi Sulut.
Namun, meski sudah mendapatkan predikat WTP dari BPK RI, untuk Sulut,Partai Golkar terus mengingatkan perhatian dari Gubernur agar secepatnya menindaklanjuti atau di follow up program peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat Sulut terus di gelorakan.
Putri Gubernur Sulut Drs AJ Sondakh periode tahun 2000-2005 ini menambahkan, Catatan Penting lainnya adalah masih kurangnya kesadaran membayar pajak masih terbilang cukup rendah.yang tentunya mempengaruhi PAD.
Dimana dari data yang beredar sampai tahun 2023 penyerapannya hanya 86 persen.
Nah ini berdampak bagi kelangsungan pembangunan di daerah dan segera harus di tindaklanjuti adanya penyuluhan bagi wajib pajak perlu agar di intensifkan sehingga pencapaian PAD tahun ini bisa terpenuhi dan meningkat sesuai harapan.
Catatan miring lainnya, Fraksi Golkar juga mendapati Dinas Lingkungan Hidup masih melakukan penarikan biaya kepada pemrakarsa atau pelaku usaha dan ini dapat mempengaruhi regulasi kinerja bahkan citra Pemerintah yang bisa berpotensi ke arah Pungultan Liar.
Mengakhiri catatan, Sondakh memberikan apresiasi terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan menyangkut penyelenggaraan Pemerintah dan masyarakat dengan menutup lembaran catatan yang ditandatangi sekertaris Pricilia Cindy Wurangian,dan Youngky Limen. (dax)
