Notification

×

Iklan

Iklan

Dugaan Diskriminasi Pembayaran TPP Pemkot Bitung Terbukti Benar. AMAK : Tolong Dicatat Itu Bukan Fitnah !!

Selasa, 25 Juni 2024 | 15:34 WIB Last Updated 2024-06-25T07:34:14Z
Ketua AMAK Sulut dr. Sunny Rumawung


BITUNG KOMENTAR, Kecurigaan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Sulut bahwa ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), akhirnya Terbukti Benar. 


Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pemerintah dan DPRD Kota Bitung tentang pembayaran TPP, Gaji 13 dan Gaji 14, terungkap bahwa Bagian keuangan ( BKAD ) kota Bitung telah menerima TPP hingga bulan april 2024. 


Hal ini membenarkan dugaan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi ( Sulut), bahwa ada persoalan diskriminasi pembayaran tunjangan pegawai dilingkungan pemerintah kota. Dimana, Ketika ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bitung diminta bersabar menunggu pembayaran TPP, justru Bagian keuangan telah menikmati. 


Secara fakta, temuan dan pengakuan dalam RDP di DPRD Kota Bitung memastikan, bahwa kecurigaan AMAK Terbukti Benar, dan bukan Fitnah seperti tudingan sejumlah kalangan kepada AMAK Sulut selama ini.


Ketua AMAK Sulut Sunny Rumawung menegaskan, biarlah publik menilai dan melihat pihak mana yang suka berbohong dan menyebarkan fitnah. 


“ Tolong publik melihat dan mencatat bahwa itu Fakta, dan bukan Fitnah. Jadi sekarang jelas, siapa tukang Bohong dan Fitnah “, Tegas Rumawung. 


Dia juga menanggapi pernyataan Sekretaris Daerah Kota Bitung, yang meminta maaf atas keterlambatan pembayaran, dan akan mulai merealisasikan sejumlah hak pegawai secara bertahap. 


“ Saya pikir pernyataan Sekot Bitung terkait dengan permintaan maaf dan menjanjikan akan segera membayar Gaji 13 hanya sebatas pernyataan yg bersifat normatif saja.Hal ini didasari karena ketidak mampuan dalam  memanage pemerintahan ini,  sehingga banyak terjadi persoalan baik dalam Administrasi Birokrasi maupun pengelolaan keuangan.” Tegas Sunny. 


Pada kesempatan itu, Sunny juga. Menyoroti rencana pembayaran Gaji 13 yang harus menunggu PAD. Menurutnya suatu kekeliruan krn Dana untuk pembayaran Gaji 13 tersebut nyata2 sudah masuk ke Kas Daerah sejak awal bulan ini. 


“ Jadi pertanyaan sekarang,  dikemanakan dulu dana gaji 13 ? Dan jangan lupa juga masih banyak hak2 ASN yang belum dibayar tuntas, seperti gaji ,50% tambahan sertifikasi, TPP dan lainnya”,.. Tambah Sunny.


Seperti diketahui, Sekretaris BKAD Kota Bitung Fernando Makagansa mengakui dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD Kota Bitung, bahwa BKAD Telah menerima TPP. Meski, Sekretaris Daerah Rudi Theno mengaku dirinya, belum mendapatkan pencairan TPP. 


Pengakuan ini menjadikan ukuran bagi publik , bahwa persoalan serius pengelolaan keuangan, dibalik tidak terbayarnya sejumlah item kesejahteraan ASN, yang berujung Demonstrasi Solidaritas ASN Peduli di Kota Bitung. (**).


×
Berita Terbaru Update