BITUNG KOMENTAR-Buntut dari aksi damai yang terjadi di Kota Bitung beberapa waktu lalu, menyasar kepada wacana penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
Hal itu mencuat lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait aksi damai ASN Bitung menuntut hak, Kamis (20/6/2024).
Dilansir dari berbagai media lokal,
Plt Inspektorat Kota Bitung, Febri Sambode mengakui jika anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak seimbang sehingga mengalami defisit.
Hal itu katanya yang menjadi penyebab tertundanya pembayaran tunjangan ASN.
Menurut Febri Yang menata anggaran adalah Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menyarankan Pemerintah dan DPRD duduk bersama untuk mengkaji kembali Peraturan Walikota (Perwal) penganggaran TPP.
“Kalau perlu dihilangkan saja TPP ASN. Agar apa yang menjadi tuntutan ASN hari ini bisa direalisasikan,” katanya.
Dari kaca mata APIP, kata dia, pengelolaan keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 12 Tahun 2019.
Dalam pasal 58 ayat 1 menerangkan bahwa, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN dengan memperhatikan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.
Ditambah lagi, pembayaran TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan merupakan kewenangan penuh Wali Kota atas persetujuan Lembaga DPRD Kota Bitung.
“Jika kita melihat kemampuan keuangan Kota Bitung kita punya dasar untuk melakukan penghapusan TPP. Apalagi dari hasil hitungan kami kalau penghapusan TPP masih banyak sisa anggaran,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Bitung, Erwin Wurangian berharap tidak hanya ASN yang TPP-nya disingkirkan, namun perjalanan dinas anggota DPRD memungkinkan untuk digeser.
“Kalau teman-teman anggota DPRD lain sepakat, memungkinkan untuk digeser,” kata Erwin.
Erwin juga memberkan, dalam penyusunan APBD DPRD sudah teliti. Namun memang apa yang menjadi target-target dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai.
“Kalau seperti itu kembali lagi ke kinerja ASN. Berarti selama ini ASN belum maksimal bekerja,” katanya.
