MINSEL KOMENTAR-Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Drs. Steven O.E Kandouw menghadiri penyerahan 762 Sertifikat Tanah kepada 528 masyarakat di Desa Ongkaw, Kabupaten Minahasa Selatan, Kamis 15/09/2022).
Ratusan sertifikat itu diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, dan Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw.
Adapun penyerahan sertifikat tanah yang sebelumnya merupakan tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dari PT. Jasa Jastamin itu dimaksudkan Menteri Hadi, merupakan redistribusi tanah ke masyarakat Desa Ongkaw.
Dalam sambutannya, Menteri Hadi menyampaikan bahwa kedatangannya untuk menyerahkan sertifikat tanah hasil Redistribusi Tanah ke masyarakat Desa Ongkaw Kecamatan Sinonsayang. Artinya, dengan memiliki sertipikat tersebut, berarti sudah memiliki kepastian hukum.
“Sertifikat bapak dan ibu sudah terdaftar di Kantor Pertanahan,” terangnya dengan berharap para penerima sertipikat dapat menyimpan Sertifikat dengan baik.
“Tanah juga harus dijaga, benar-benar hati-hati dengan tanah yang sudah diberikan. Pasang patok supaya tidak diserobot oleh mafia tanah. Tapi dengan sertifikat yang bapak/ibu pegang artinya tidak ada lagi mafia tanah,” tambah Hadi yang menjelaskan untuk pelaksanan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tersebut, meruakan bagian dari perintah Presiden RI Joko Widodo untuk segera dibagikan kepada masyarakat.
Sementara itu Wagub Sulut Steven Kandouw pada arahanya kepada penerima sertifikat mengatakan, bahwa Sulawesi Utara dengan jumlah penduduk 2. 638 631 jiwa, pertumbuhan ekonominya diatas rata-rata pertumbuhan nasional.
Bahkan angka kemiskinan di sulut turun, persentase penduduk miskin di Sulut masih dibawah persentase penduduk miskin nasional dan paling rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Sulawesi.
Salah satu indikator turunnya kemiskinan adalah peran pemerintah dalam menyelesaikan sengketa tanah.
“Menurut catatan beberapa fariabel yang paling penting adalah kita menyelesaikan masalah kepemilikan tanah. Maka dari itu keberpihakan pakgubernur kepada rakyat penting dan kita bangga bahwa Sulut menjadi pioner, kita pertama di indonesia,” kata Wagub sembari mengatakan bahwa pak gubernur paling anti terhadap Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah puluhan tahun tidak punya kontribusi apa-apa kepada pemerintah bahkan kepada rakyat.
Yang ada hanya diperjualbelikan dibawa tangan dan hanya individu dan kelompok sedikit saja mendapatkan manfaat.
“Kami berupaya agar rakyat keluar darik emiskinan dan mempunyai akses ke bank. Komitmen kami untuk membantu pertanahan dalam mempercepat pengurusan kalau perlu dalam pengukuran menggunakan dana tidak terduga kita bantu dan ini sudah berjalan,” tegas Kandouw.
Esen
