MANADOKOMENTAR - Rapat paripurna DPRD Sulut di laksanakan, dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022, bersamaan dengan itu dirangkaian dengan Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Rabu (14/9/2022).
Rapat paripurna yang di pimpin Ketua DPRD Sulut, dr Fransiscus Andi Silangen, didampingi para wakil ketua, diantarahnya wakil ketua James Arthur Kojongian dan Billy Lombok, SH serta dihadiri langsung Wakil gubernur Drs, Steven OE Kandouw.
Sementara itu dalam rapat tersebut, Wagub Steven Kandouw memberikan tanggapan beberapa hal terkait pembahasan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022.
Menurut wagub Kandou, bahwa berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo pemerintah daerah diarahkan menggunakan anggaran spesifikasi untuk bantuan sosial, serta membuka lapangan kerja.
“Mengutip instruksi Presiden Jokowi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berpotensi membuat inflasi naik hingga 1,8 persen. Untuk itu, kepala daerah dan pemerintah pusat harus bekerja secara serentak dalam mengatasi hal ini,” jelas Wagub
Selanjutnya menurut wagub pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dapat kerja bersama mengendalikan inflasi.
“Pemda bisa mengalihkan 2 persen anggaran dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) ke subsidi. Misalnya, dalam bentuk bantuan sosial (Bansos) kepada rakyat yang membutuhkan,” terang Kandouw.
Sementara di bagian lain dalam menjawab aspirasi masyarakat yang di sampaikan anggota DPRD dapil Manado, Amir Liputo, dia mengatakan pemerintah daerah akan memperjuangkan berbagai aspirasi yang di sampaikan.
" Di-wilayah Manado Utara akan dibangun sekolah SMA dan SMK, juga terkait sarana infrastruktur diwilayah tersebut." jelas Kandou.
Jovan
.jpeg)
