MANADO KOMENTAR - Wakil Ketua DPRD Sulut DR.Viktor Johanes Mailangkay.SH MH, rabu 23/3 mengadakan reses pertama ditahun 2022.
Reses yang dipusatkan di kantor kelurahan lapangan kecamatan mapanget kota manado, dihadiri masyarakat, THL dan ASN serta lurah lapangan Trintje Amik.
Lanjut, pada pertemuan tersebut warga masyarakat yang tinggal disekitar bandara keluhkan sejumlah masalah dan serius mempertanyakan kebijakan yang diambil perum angkasa pura yang dinilai merugikan masyarakat.
Terkait hal ini, usai pertemuan pimpinan DPRD Sulut Viktor Mailangkay angkat bicara dan beberkan sejumlah keluhan warga setempat,
Ini penjelasannya,
Terkait keluhan masyarakat, dimana perum angkasa pura melakukan pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan tenaga security yang tinggal disekitar bandara, namun ironisnya mereka diganti oleh orang berasal dari luar daerah.
"Ini sangat memprihatinkan dan hal tersebut akan kami tindak lanjuti dan panggil hearing perum angkasa pura bersama dengan dinas tenaga kerja dan dinas perhubungan diDPRD Sulut." Ungkap Mailangkay kepada awak media.
Selain itu tanah pasini yang lokasinya disekitar bandara, warga setempat dilarang oleh perum angkasa pura untuk mengolah lahan tersebut dan katanya hal itu untuk perluasan bandara.
"Karena itu perum angkasa pura akan kami panggil juga bersama dengan dinas perhubungan sulut, guna pertanyakan sejauh mana pemanfaatan lahan tersebut dan kalau belum sebaiknya dipakai masyarakat untuk diolah karena itu tanah mereka." Ujarnya.
Ditambahkan, Mailangkay yang adalah politisi partai Nasdem, menyangkut kebijakan kepala lanudsri bandara Sam ratulangi hal itu terkait penerimaan calon tamtama dan bintara TNI angkatan udara, saat itu masyarakat sekitar bandara hanya 1 sampai 2 orang yang diterima pada penerimaan TNI angkatan udara.
"Harapan warga, kalau bisa kuotanya ditambah agar masyarakat disekitar bandara dapat direkrut lebih banyak pada penerimaan tamtama dan bintara TNI angkatan udara ." tambahnya
Sementara itu kata Viktor Mailangkay dapil kota manado, akan menindak lanjuti perjuangan aspirasi masyarakat yang diusulkan dimusrembang tingkat kelurahan, kecamatan sampai kepemerintah kota dan provinsi dengan berbagai usulan termasuk pengusulan sarana air bersih yang sulit dikelurahan lapangan, karena masih tergantung pasokan air dari Minahasa Utara " Hal ini akan kami teruskan aspirasi ini kepada pemerintah provinsi dinas ESDM, karena itu yang menjadi kewenangan pemerintah." bebernya.
*Jovan*
