JAKARTA KOMENTAR - Masyarakat Minsel harus berbangga pada pimpinan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan,Bupati Franky Donny Wongkar, SH mengunjungi Kantor Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam rangka membahas Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Ijin Pelampauan Kemendagri Atas Permohonan Pinjaman.Jakarta Rabu(9/3/2022) 2022).
Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal.
Diketahui, demi terlaksananya Program ini Pemkab Minahasa Selatan (Minsel) sudah melakukan Penandatanganan MoU dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terkait pinjaman lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Pada kesempatan ini Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH didampingi Kepala Bidang Anggaran BPKAD Minsel Bpk. Jhon F. Wungow, SE.,MSA Bersama Kasubid Jeremy Diman, SE.
Ketika ditemui oleh Dr. Sumule Tumbo, SE.,MM Direktorat Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah yang membicarakan tentang Izin Pelampauan Defisit APBD dan Surat Pertimbangan Kemendagri atas Permohonan Pinjaman.
"itu harus melalui Kementrian Keuangan dan proses hanya berlaku 3 hari."ucap Tumbo.
Menurut Plh.Dirjen Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si yang juga Mantan Pjs.Gubernur Sulawesi Utara.menjawab hal tersebut dikarenakan program ini belum tercatat dalam APBD Kabupaten Minahasa Selatan,
"Program harus dijalankan sambil menunggu Pergeseran Anggaran untuk Dana PEN dan setelah ditetapkannya Biaya Pengelolaan PEN ini harus dibayarkan sesuai biaya provisi dari PEN."ujar Fatoni.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bidang Anggaran BPKAD Minsel Bpk.Jhon F. Wungow, SE.,MSA Bersama Kasubid Jeremy Diman.(Dotu)
.jpeg)
