BITUNG KOMENTAR-Wakil Wali Kota Bitung Hengky Honandar,SE di dampingi Kepala ATR/BPN Bitung mengikuti Zoom Meeting "Sosialisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022" dari ruang kerja, Kamis (27/01/2022).
Dalam press realase tertulis oleh Humas Pemkot Bitung menyampaikan, sosialisasi tersebut di pimpin oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Dr.Sofyan A. Djalil,SH,MA,MALD dan di ikuti oleh Gubernur, Walikota/Bupati se - Indonesia.
Pembahasan terkait PTSL sebagai salah satu program strategis Nasional Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2022, telah masuk tahun ke 6. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan target kegiatan dimaksud Perlu adanya persamaan persepsi semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah.
Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia.
Lambannya proses pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran PTSL.
PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.
Adapun dukungan yang di harapkan dari pemerintah daerah adalah :
-Memfasilitasi pemasangan tenda batas bidang tanah termasuk sempadan
-Menyiapkan data-data yang di perlukan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran tanah.
-Melakukan pembatasan keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
untuk kegiatan PTSL
-Menyiapkan angaran pra PTSL.
-Membantu menyiapkan sarana dan pra sarana oprasional kegiatan PTSL.
Hadir juga Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Bitung, Staf khusus bidang Pertanahan,kabid aset Badan Keuangan dan Aset Daerah.
.jpeg)
