AMURANG KONENTAR - Proses Musyawarah Daerah (Musda) ke-V Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) mendapat sorotan dari sejumlah OKP/OKPI yang terlibat langsung dalam proses tersebut.
GAMKI, GP ANSOR dan AMM cabang Minahasa selatan melalui ketuanya Wulan Suot, Irzal Djamaludin dan Risman Mantuli secara tegas menolak hasil Musda V KNPI Senin,(29/11/2021).
Diwawancara langsung wartawan, ketiganya mengatakan, Menolak hasil musda V KNPI Minsel yang dilaksanakan di Rumah makan Miracle kapitu karena dinilai cacat hukum dan inkonstitusional serta melanggar aturan organisasi.
Ketua GAMKI Minsel, Wulan Suot mengatakan, “Pelaksanaan musda V KNPI Minsel yang dilangsungkan di Restoran Golden Charity dan Restouran Miracle Kapitu selain menyalahi aturan organisasi, musda ini juga tidak memiliki ijin resmi kepolisian dan tidak melibatkan OKP yang sudah terdaftar secara resmi.
“Protes yang kami layangkan sejak dari awal pelaksanaan musda disutanraja hotel, lebih tertuju pada masalah substansi mekanisme musda dan mekanisme organisasi,”ujar Suot.
Sehingga dengan kejadian tersebut, kami GAMKI Minsel menganggap keputusan yang diambil dalam forum oleh pimpinan sidang benar Inkonstitusional dan menciderai AD/ART organisasi.
“Kenapa? karena organisasi besar sekelas KNPI di musda ini ternoda oleh sikap dan perilaku dari oknum oknum tertentu yang dengan sadar telah merusak tatanan Demokrasi dan Marwah organisasi”.kata Suot.
Dia menambahkan bahwa KNPI adalah induk organisasi kepemudaan yang perlu dihormati sebagaimana tergambar dalam AD/ART.
“Dalam kerangka menjaga Marwah dan nama baik organisasi, maka kami GAMKI cabang Minsel meminta kepada ketua DPD I KNPI Sulut untuk segera mengevaluasi sekaligus meminta membatalkan segala keputusan yang sudah diputuskan pimpinan sidang pada musda KNPI Minsel tersebut. Termasuk meninjau kembali keberadaan oknum-oknum tersebut dalam organisasi," Ungkap Suot.
Dia lalu berujar tidak ada transparansi dari panitia, karna mekanisme Musda tidak berjalan sesuai dengan AD/ART, sejak dari pendaftaran, pelaksanaan musda. ” Ini Organisasi KNPI, bukan organisasi abal-abal. KNPI adalah wadah dari semua organisasi kepemudaan,”koar Suot.
Di tambahkannya OKP/OKPI mendorong agar DPD I KNPI untuk bisa mengevaluasi kembali panitia dan terlebih caretaker.
“Jika perlu diganti, lebih baik diganti saja, karena mereka sudah gagal dalam melaksanakan tugas mereka OKP/OKPI ini tidak pernah di undang, padahal mereka sudah ikut mendaftar dan sudah diterima oleh panitia. Bahkan kami dimintakan nomor telpon kami, agar bisa di hubungi oleh panitia, tapi panitia berdalih bahwa sudah diundang melalui media sosial dan di grup yang ada, padahal kami tidak tau grup yang mana, OKP/OKPI kami terdaftar, kami nyata ada di Minsel, keberadaan kami nyata, bukan abal-abal,” ungkap Suot lagi.
Ditambahkanya, sejarah mencatat, Musda V KNPI Minsel cacat, Para oknum menelanjangi tubuh KNPI sebagai wadah berhimpun OKP yang ada di Minahasa Selatan.
Pimpinan Sidang yang terhormat menunjukkan sikap keberpihakan terhadap salah satu calon tanpa mengindahkan mekanisme Musda sebagaimana mestinya roh dan semangat anggaran dasar. “Ada apa ini?,"katanya lagi.
Disisi lain, dia melihat adanya oknum yang mamainkan Musda sehingga tida berjalan sesuai mekanisme musayarah.
Lewat peristiwa yang menurut dia sangat memalukan itu, dia meminta agar KNPI Sulut membatalkan Musda KNPI Minsel lantaran banyak kejanggalan dalam mekanisme musda ini.
Sama juga disampaikan Ketua GP ANSOR Minsel Irzal Djamaludin, menegaskan,GP ANSOR Minsel menolak keputusan pimpinan sidang pada musda V KNPI yang di gelar di dua tempat"Tegas Irzal Djamaludin.
Mewakili AMM, Ketua Pemuda Muhammadiyah, Risman Mantuli menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan musda V ini.
"Musda KNPI minsel sangat jauh dari kata Demokrasi. Mekanisme persidangan yang tidak berlandaskan AD ART, serta putusan putusan yang diambil bukan dari hasil forum. Kami berharap musda KNPI Kabupaten Minsel ini menjadi barometer pemilihan yang demokratis di tingkatan DPD II, tetapi berakhir mengecewakan. Kami berharap DPD 1 dapat melakukan Peninjauan Kembali,”tandasnya.
Donnie Tutu
.jpeg)
