MANADO KOMENTAR- Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara DRS, Mecky Onibala, M.Si saat pelaksanaan rapat dengar pendapat dengan komisi 1 DPRD Sulut, rabu 3/11.2021.
Diruang komisi 1 Onibala membeberkan terkait sejumlah program kegiatan dan anģgaran yang akan dilaksanakan inspektorat provinsi Sulut tahun 2022.
Dalam pembahasannya wakil ketua komisi 1 Herrol Kaawoan menanggapi positip rencana kegiatan dan anggaran inspektorat, namun dia menyoroti untuk pemeliharaan 11 mobil dinas inspektorat anggarannya mencapai angka 410,535
'"Biaya pemeliharaan untuk 11 unit mobil dinas inspektorat yang total mencapai angka 410.535, selain itu dipotong pajak 37.323 apakah bisa terealisasi, selain itu mencakup kendaraan dinas apa saja." Kata Kaawoan saat RDP.
Mengomentari hal tersebut Kepala Inspektorat Provinsi Sulut Mecky Onibala mengatakan bahwa mengenai kendaraan dinas apa yang disampaikan pak herrol hal itu betul, dan sudah sesuai dengan servis kendaraan dan pengisian bahan bakar.
"Untuk kendaraan mobil dinas diinspektorat seperti jenis fortuner, inova dan Rush, dan khusus mobil fortuner sekali servis dan turun mesin biayanya dapat mencapai 15-20 juta, karena itu dengan biaya servis yang mahal, sesuai rencana kami akan lelang dan bisa masuk PAD kemudian diganti dengan yang baru."Sebut Mecky Onibala saat RDP.
Lanjut terkait pembahasan, Hendri Walukow, politisi partai demokrat justru memberi apresiasi kegiatan pihak inspektorat atas kinerja dan keberhasilan pengelolaan keuangan provinsi sulut.
"Ini salah satu kerja keras dari Inspektorat yang ada provinsi sulawesi utara." Ujar Hendri Walukow.
Namun begitu Walukow mengatakan bahwa dalam RKA ada dalam sisi anggaran sesuatu yang fantastis juga ditambah dengan beban kerja yang tinggi dan dengan prestasi-prestasi yang diraih.
"Dengan program pengawasan saja menyentuh angka 5 milyar rupiah dibagi 2 Kegiatan dan kegiatan kecil lainya, selain itu ada kegiatan bimbingan teknis sebesar 600 juta rupiah." tandasnya
Onibala membeberkan jumlah keseluruhan anggaran inspektorat ada 40 milyar yang terbagi selain pembiayaan kegiatan juga biaya editor dan pembiayaan ASN ditambah THL.
Selain itu dia mengungkapkan ada pembiayaan untuk pengawasan sebesar 5 milyar.
"Khusus bidang pengawasan memang besar karena mencakup pengawasan sampai kabupaten dan Kota disulut, malah kami juga memfasilitasi sampai dengan KPK, BPKP walau bukan bidangnya, tetapi kami inspektorat harus turun bersama guna melakukan pendampingan," ungkapnya.
Dia menambahkan belum lagi ada pengaduan dari desa terkait dana desa sehinģa kami turun sampai dibolmong juga wilayah nusa utara hal itu mengingatkan juga perangkat daerah disana, namun begitu dia menjelaskan jika kalau ada APH akan diproses.
"Ada MoU bahwa sebelum pihak polda periksa kami serahkan ke APIP, seperti misalnya didewan disini ada sesuatu diserahkan ke kami, kalau tak mampu baru ke APH, juga jika penggina anggaran bermasalah perannya kami untuk melakukan pendampingan jadi peran inspektorat lakukan pengawalan, misalnya juga dewan turun ke lapangan kami kawal asalkan ada permintaan dari dewan kepada pihak inspektorat. "tegasnya.
*jovan*
.jpeg)
