MANADO KOMENTAR- Pemerintah RI Joko Widodo kembali perpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat(PPKM) level ke 4.
Prinsip pembatasan ini sah-sah saja sepanjang hal itu dapat mengurangi dan menekan tingkat penyebaran Covid 19 baik secara nasional maupun dimasing-masing daerah termasuk diprovinsi Sulawesi Utara.
Diketahui pula Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengambil kebijakan pemberlakuan pembatasan darurat berskala mikro disulut sampai tanggal 16 agustus mendatang.
Berikut petikan penjelasan legislator Sulut Melky Jeckin Pangemanan kepada media diruang kerjanya baru-baru ini. Prinsipnya kami sepakat dengan perpanjangan penerapan pembatasan, oleh pemerintah daerah, namun pentingnya penjelasan pemerintah daerah terkait kebijakan tersebut.
"Perpanjangan PPKM ini,diharapkan nanti situasi ekonomi tak ada masalah karena itu hal ini perlu dikaji secara komprehensif, sehingga penerapan PPKM nanti dapat terukur misalnya dalam dua minggu, asumsi kita tingkat penurunan pandemi dapat dilihat prosentasinya seperti apa."Ungkap MJP, politisi partai serikat Indonesia.
Melky juga menilai dengan kebijakan ini, sudah sejauh mana target bantuan pemerintah daerah kepada masyarakat terdampak Covid 19,apakah terwujud sesuai harapan, belum lagi ekonomi masyarakat akibat dari kebijakan PPKM , karena itu dia menilai pemerintah perlu menjabarkan secara eksplisit hal tersebut.
" Hal ini dimaksud agar masyarakat perlu mendapat penjelasan dan edukasi, agar kebijakan pembatasan ini mendapat kemaslahatan, keamanan dan kesehatan masyarakat yang di inginkan dan hal ini perlu mendapat jaminan dari pemerintah daerah, sehingga pemerintah bukan saja hanya bersifat sebagai surat edaran kepada publik, namun lebih pada pencerahan dan edukasi kepada publik, bawasannya target pemerintah begini, bisa terukur." Katanya.
(jovan)
