MINSEL KOMENTAR-Aksi penolakan pembangunan Perumahan di Desa Sea oleh PT. Bangun Minanga Lestari, hari ini 4 Mei 2021 kembali berlanjut dihadiri pimpinan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Utara.
Ratusan masyarakat Desa Sea didampingi Walhi Sulut dan Tokoh Adat Minahasa Tonaas Rinto Tarore melakukan aksi demonstrasi didepan pintu masuk PT. BML.
Tonaas Rinto melakukan ritual adat Minahasa sambil meminta perlingdungan pada Tuhan Yang Maha Esa dan melakukan tarian Kabasaran dengan beberapa Tim diikuti orasi penolakan PT. BML di desa Sea dalam pembangunan perumahan baru yang menggangu sumber mata air di Desa tersebut.
Ketua Walhi Sulut dalam orasinya mengungkapkan, Penolakan terhadap PT.BML untuk melindungi sumber mata air masyarakat sebagai sumber kehidupan hajat hidup masyarakat adat desa.
“Kami mempertanyakan apakah kawasan ini sebagai kawasan lindung atau kawasan bisnis. Jika ini dijadikan kawasan bisnis maka kami pastikan bahwa Pemerintah Minahasa tidak mengkaji ulang dampak lingkungan dari pembangunan ini yang berdampak pada tercemarnya sumber mata air desa, yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Sesa. Kami meminta agar kawan –kawan LSM, Aktivis, tokoh adat untuk bersama-sama menolak pengembangan pembangunan didesa ini karena sangat berdampak terhadap lingkungan. Walhi Sulut akan memperjuangan hajat hidup orang banya sampai Perusahan ini tidak beroperasi lagi,: Ungkap Theo Runtuwene.
Salah satu tokoh masyarakat yang vokal dengan penolakan ini menutup orasinya dengan memyampaikan beberapa hal.
“ Hadirnya perumahan Lestari 5 sangat menganggu kami karena area pembangunan di belakang hutan mata air. Ketika hujan limbahnya menggenangi pemukiman masyarakat. Sampai hari ini kami menduduki tempat ini untuk kepentingan orang banyak, bukan seperti isu yang berkembang, motif aksi ini karena bertentangan dengan pemerintah. Kami menekankan aksi ini murni, dan kami bersama pemerintah akan melindungi masyarakat dan sumber mata air, jika tuntutan kami didengar. Ucap Lenda Rende.
Aksi ini akan berlanjut sampai pemerintah dan pihak pengembang mendengarkan aspirasi masyarakat,"tutupnya.
Jonathan Worotitjan
Kepala Biro Minsel
.jpeg)
