MANADO KOMENTAR- DPD, Partai Demokrat Sulut, jumat 12/3.2021, mendatangi kantor kemenkumham provinsi Sulawesi Utara.
Kedatangan ketua DPD Partai Demokrat Sulut, Mor, Diminus Bastiaan,Cs ke kantor Kemenkumham tersebut untuk mengajukan keberatan atas pelaksanaan KLB versi Moeldoko di Deli serdang Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.
Pelaksanaan KLB tersebut dinilai Inkonstitusional , ilegal dan cacat hukum karena melanggar AD/ART Partai, selain itu telah mencidrai demokrasi dan meruntuhkan supremasi hukum diIndonesia," Ucap Mor, D Bastiaan.
Ditambahkan Mor, yang juga menjabat Wakil Walikota Manado mengatakan dibawah Kepemimpinan Agus Harimurti Yudoyono(AHY), sesuai AD/ART partai demokrat disahkan oleh negara dan tidak ada maksud dan situasi untuk dilaksanakan KLB.
"Kemudian tiba-tiba dilaksanakan KLB, itu mekanisme yang salah, KLB terselenggara jika ada persetujuan majelis tinggi partai, selanjutnya mekanismenya harus berdasarkan 2/3, jumlah DPD Provinsi dan setengah tambah satu dari jumlah DPC, secara keseluruhan." tegas Mor.
Sementara itu, dikatakan Hendri Walukouw ketua bidang OKK partai demokrat Sulut, bahwa kedatangan kami kekemenkumham dan KPU Sulut, untuk memperjelas keabsahan partai demokrat Sulut dibawah Kepemimpinan AHY, sebagai Ketua umum partai,
" Seperti kami ke kantor KPU tadi, dan pihak KPU Sulut masih mengakui versi torang yang sah dibawah kepemimpinan Mor Bastiaan, DPD Demokrat Sulut, dan memang masih torang yang diakui dan terdaftar Menkumham, selain itu kedatangan kami hanya menyikapi isu-isu KLB, makanya kami hanya mempertegas dari sisi keabsahan partai, sebagaimana perintah DPP, " Ungkap Hendri anggota DPRD Sulut, kepada Komentar.co.id
Turut dalam kunjungan ini selain ketua partai Demokrat Sulut, Mor D Bastiaan, hadir Sekertaris Partai Demokrat,Sulut Billy Lombok,juga Hendri Walukuow bidang OKK, sejumlah petinggi partai demokrat Sulut dan Pengurus-pengurus DPC seSulut. (jo-van)
.jpeg)
