MINSEL KOMENTAR,. – Dalam Program-program Frangky Donny Wongkar -Petra Yani Rembang (FDW-PYR) pada masa kampanye yang pro kerakyatan, bakal mulai diwujudkan tahun depan. Seperti tunjangan bagi warga lanjut usia (Lansia), tunjangan tokoh agama (Toga) dan santunan dana duka akan teranggarkan pada APBD 2021.
“APBD 2021 saat ini sudah masuk pada pembahasan PPAS (Plafon Prioritas Anggaran Sementara, red) bersama DPRD. Pada program-program di dalamnya sudah dilakukan sinkronisasi dengan visi dan misi FDW-PYR sebagai pemenang Pilkada (Pemilihan kepala daerah, red). Program seperti tunjangan bagi Lansia, tokoh agama dan juga dana duka sebagian yang sudah kita masukkan,” ujar Sekda Denny Kaawoan saat ditemui di ruangannya.
Untuk besaran anggaran, dia belum dapat menyebutkannya. Hal ini karena masih dalam pembahasan bersama DPRD yang akan menentukan plafon. Sedangkan program-program lainnya yang juga menjadi unggulan juga sedang dilakukan sinkronisasi dengan anggaran yang tersedia.
“Jadi sinkronisasi juga disesuiakan dengan ketersediaan anggaran. Apalagi dengan keterlambatan waktu pembahasan, kita berpotensi kehilangan anggaran Rp 50 miliar. Makanya kita sedang dikejar waktu agar tuntas sebelum akhir tahun,” terangnya.
Masuknya program-program pro kerakyatan FDW-PYR juga dibenarkan oleh Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Benny Lumingkewas. Menurutnya untuk tunjangan bagi tokoh agama bakal berjalan tahun depan. Tunjangan akan diberikan selama 12 bulan atau satu tahun. Sedangkan besaran nominal masih masuk dalam pembahasan dengan DPRD, karena juga menyesuaikan kemampuan anggaran pemerintah.
“Ada perubahan pada tunjangan bagi tokoh agama. Tahun ini mereka hanya menerima satu kali dalam 12 bulan. Nah untuk tahun depan sesuai sinkronisasi, tunjangan diberikan selama 12 bulan. Kalau besarannya masih sementara dalam pembahasan. Sedangkan dana duka kemungkinan masuk di Keuangan dan tunjangan Lansia masuk pada program Bagian Kesra,” ujarnya.
Masuknya program-program unggulan yang pro rakyat FDW-PYR di APBD 2021 mendapat respon positif dari masyarakat. Apalagi menyangkut dana duka dan tunjangan Lansia maupun tokoh agama. Selain itu pula proses transisi pemerintahan diharapkan dapat berjalan mulus. Bupati Tetty Paruntu diharapkan dapat menunjang peralihan kekuasaan, termasuk pada pengganggaran. Dikarenakan tahun 2021, di Minahasa Selatan sudah di bawah kepemimpinan FDW-PYR.
“Kami memberikan apresiasi karena proses transisi sudah berjalan. Salah satu variabelnya ada pada sinkronisasi anggaran. Kami harapkan sinkronisasi mencakup semua program-program unggulan. Sedangkan bagi Tetty Paruntu yang berakhir jabatannya bulan Februari dapat turut memfasilitasi proses transisi. Sekap kenegawanan beliau akan tercermin lewat proses transisi ini,” terang Djoni Pojoh.
(Vanbasten)
