Notification

×

Iklan

Iklan

KEK SEGI TIGA PERBATASAN SOLUSI MENUJU BRANDA TERDEPAN DI UTARA NKRI

Kamis, 12 September 2019 | 20:27 WIB Last Updated 2019-09-12T12:27:25Z



SULUT KOMENTAR. Kepala Badan Perbatasan Propinsi Sulawesi Utara, Ir. Djemmy Gagola,MSi. ME. menawarkan konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Segi Tiga Perbatasan, sebagai solusi menjadikan perbatasan Negara Indonesia menjadi Branda Terdepan NKRI.

Selama ini wilayah perbatasan Negara yang dikenal dengan sebutan 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal), harus dirubah menjadi "Branda Terdepan" untuk meningkatkan daya saing dengan negara tetangga.

Sulawesi Utara memiliki 12 Pulau kecil terluar yang ditetapkan sebagai daerah perbatasan Negara Indonesia dengan Philipina, yaitu; P. Miangas, Marampit, Kakorotan, Intata, Kabaruan, Marore, Kawio, Bawakang, Kawaluso, Makalehi, Mantehage, Bongkil.

Yang dimaksud KEK Segi Tiga Perbatasan meliputi Pulau Miangas, P. Marore dan P. Marampit. Ketiga Pulau ini yang paling dekat dengan negara tetangga Philipina dengan waktu tempu laut hanya 2 -3 jam telah sampai di General Santor pusat ekonomi Philipina bagian Selatan dibanding ke Ibukota Melongguane dengan jarak lebih jauh.

Sumber daya perikanan yang melimpah di wilayah Segi Tiga Perbatasan ini sangat steategis dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Kata Gagola, saat memberi materi pada Workshop Pengelolaan Potensi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) selama 3 hari ( 11 s/d 13/9-2019)  di Manado

Untuk dietahui di wilayah Segi Tiga Perbatasan ini menurut Gagola, sebagai jalur penyeberangan ikan terbesar yang datang dari Samudera Pasific dan Samudra Hindia yang mengikuti Arus Krosio setelah ikan-ikan tersebut memijah di kedua samudera tersebut.

Lanjut Gagola, hal memiriskan yang terjadi selama ini telah terjadi kesalahan dalam hal Manajemen Kepulauan yang harusnya berorientasi Blue Ekonomi.  Namun justru masih berwawasan daratan dengan mengembangkan sektor Pertanian dan Perkebunan, padahal potensi terbesar ada di laut.

Selain itu penyebab ketertinggalan wilayah perbatasan adalah minimnya infrastruktur Pelabuhan yang belum mampu menampung kapal yang lebih besar. Kemudian pembangunan Dermaga harus minimal 2 unit di Satu pulau untuk mengantisipasi musim gelombang laut selama 9 Bulan dalam 1 Tahun.

Hadir sekaligus membuka Workshop ini Edison Humiang, Assiten 1 Sekda Propinsi mewakili Gubernur Sulawesi Utara. Dalam sambutan, Humiang, menekankan  bebrapa isue strategis diwilayah perbatasan tekait Keamanan, Patroli bersama, Status kependudukan, dan Sosialisasi batas Negara kepada masyarakat perbatasan, serta pembenahan pintu lintas batas di sejumlah pulau selain di Melongguane dan Tahuna.

Peserta worksop yaitu para camat yang masuk wilayah perbatasan Negara, Kepala Dinas terkait baik tingakat Propinsi, dan Kabupaten, Akademisi dan pemerhati perbatasan. (jansen)




×
Berita Terbaru Update